Berita Jember

Rayakan Hari Tani Nasional ke-58, Ribuan Petani Tuntut Pemkab Jember Lakukan Reformasi Agraria

Melalui aksi itu, petani menyuarakan percepatan pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Jember.

Rayakan Hari Tani Nasional ke-58, Ribuan Petani Tuntut Pemkab Jember Lakukan Reformasi Agraria
surya/sri wahyunik
Petani Jember melakukan sujud sukur saat aksi simpatik memperingati Hari Tani Nasional ke-58 di Alun-Alun Jember, Rabu (26/9/2018) 

SURYA.co.id | JEMBER - Ribuan petani Jember memperingati Hari Tani Nasional ke-58 di Alun-Alun Jember, Rabu (26/9/2018). Aksi simpatik ini digelar oleh Serikat Tani Independen (Sekti) Jember.

Melalui aksi itu, Sekti menyuarakan percepatan pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Jember. Ketua Sekti Jember, Jumain, menegaskan Bupati Jember perlu membentuk gugus reforma agraria.

"Supaya reformasi agraria yang diniatkan oleh Presiden segera terlaksana secara cepat dan tepat di Jember, sehingga Bupati Jember perlu membentuk gugus reforma agraria di tingkat daerah," ujar Jumain.

Jumain mengingatkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86/2018 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Karenanya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus segera menindaklanjuti Perpres tersebut.

Jumain mencontohkan beberapa daerah di Indonesia yang telah memiliki tim Gugus Reforma Agraria itu antara lain Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Kabupaten Muba Sumatera Selatan dan Provinsi Banten.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Dr Nurul Ghufron, yang ikut dalam aksi simpatik itu menegaskan, ada lima kategori tanah yang bisa diikutkan dalam reforma agraria yakni tanah nutfah, tanah HGU yang tidak diperpanjang izinnya, Tanah HGB, tanah penyelesaian konflik yang dimenangkan negara, juga tanah timbul dari proses Alami sungai bisa jadi milik rakyat (petani penggarap).

Senada dengan petani, Ghufron juga menyarankan Pemerintah Kabupaten memiliki satuan tugas reforma agraria.

Ghufron menyebutkan dengan Dewan Reforma Agraria Daerah.

"Tugasnya antara lain menginventarisasi tanah-tanah yang dikelola oleh petani, untuk kemudian diusulkan ke pemerintah supaya masuk ke program reforma agraria. Ini bisa menekan konflik-konflik agraria di daerah," tegas Ghufron.

Sementara, Bupati Jember Faida yang menemui petani itu dalam pidatonya menegaskan Pemkab Jember telah menganggarkan dana sebesar Rp 23 miliar untuk anggaran pendaftaran tanah sistemik lengkap (PTSL) oleh warga. Dana ini dianggarkan untuk menekan konflik agraria di Jember.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved