Berita Sidoarjo

Tuding Tak Konsisten Soal Tunjangan, Puluhan Anggota BPD Geruduk Kantor Bupati Sidoarjo

Aksi puluhan anggota BPD itu untuk mendesak bupati supaya segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 530 tentang Tunjangan BPD.

Tuding Tak Konsisten Soal Tunjangan, Puluhan Anggota BPD Geruduk Kantor Bupati Sidoarjo
surya/m taufik
Puluhan anggota BPD (badan permusyawaratan desa) se-Kabupaten Sidoarjo mendatangi Kantor Bupati Sidoarjo, Senin (24/9/2018). Aksi puluhan anggota BPD itu untuk mendesak bupati supaya segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 530 tentang Tunjangan BPD. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sidoarjo mendatangi Kantor Bupati Sidoarjo, Senin (24/9/2018). Aksi puluhan anggota BPD itu untuk mendesak bupati supaya segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 530 tentang Tunjangan BPD.

"Rumusan SK 530 adalah yang terbaik dalam hal apreasiasi terhadap BPD. Tapi kenapa hanya berjalan dua bulan di akhir 2017," kata Sigit Setyawan, Ketua Umum BPD Sidoarjo.

Yang membuat Sigit dan anggota BPD lain heran, mendadak ada pemberitahuan dari masing-masing kecamatan bahwa sejak 2018 ada SK lain yang diberlakukan, yakni SK 686. SK itu dipertegas lagi terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 7595.

Perbedaan antara SK 530 dan lainnya itu sangat mencolok. Bagaimana tidak, dalam SK 530 tunjangan untuk Ketua BPD mencapai Rp 900.000, Wakil Ketua BPD Rp 800.000 dan Sekretaris Rp 750.000, ketua bidang Rp 700.000, dan anggota Rp 600.000.

Sementara di SK 686 yang dipertegas SE 7595, tunjangan untuk Ketua BPD hanya Rp 500.000, wakil ketua Rp 400.000, sekretaris Rp 350.000, ketua bidang Rp 300.000, dan anggota Rp 250.000 dan atau disesuaikan kemampuan desa.

"Kami sangat prihatin, bukan soal nominal tunjangannya. Tapi kami kecewa dengan bupati yang tidak konsisten dengan keputusannya," sambung sejumlah BPD lain yang bergantian orasi di halaman Pendopo Sidoarjo.

Termasuk tentang kalimat 'sesuai dengan kemampuan desa' disebut mereka bahwa itu sulit terealisasi. Karena kemampuan desa berbeda-beda. Bahkan jika dipaksanakan, hanya ada beberapa desa saja yang keuangannya mampu untuk membayar tunjangan tersebut.

Sebelum mendatangi kantor bupati, para pendemo juga terlebih dulu menggelar aksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan DPRD Sidoarjo. Baru setelah itu, mereka melanjutkan aksi ke kantor bupati.

Karena Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sedang mengikuti acara di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, para perwakilan BPD hanya bisa bertemu Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifudin.

Dalam pertemuan ini, mereka pun menyampaikan berbagai uneg-unegnya. Termasuk terkait SK dan beberapa hal lain seputar BPD di Sidoarjo.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help