Berita Mojokerto

Ratusan Guru Honorer K2 Unjuk Rasa di Depan Kantor Pemkab Mojokerto

Ratusan guru honorer K2 di Mojokerto menggelar unjuk rasa di kantor Pemkab Mojokerto. Ini tuntutan mereka..

Ratusan Guru Honorer K2 Unjuk Rasa di Depan Kantor Pemkab Mojokerto
surabaya.tribunnews.com/danendra kusumawardana
Ratusan guru honorer K2 di Kabupaten Mojokerto saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Mojokerto. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Ratusan guru honorer K2 dari berbagai sekolah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (24/9). Mereka memulai aksi unjuk rasa sekira pukul 09.00 hingga 12.00.

Saat unjuk rasa para guru honorer tersebut membentangkan kertas karton bertuliskan kata-kata protes seraya meneriakkan tuntutannya.

Mereka mendesak supaya segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah mengabdi belasan tahun.

Di tengah-tengah aksi unjuk rasa, beberapa perwakilan guru honorer melakukan audiensi dengan beberapa anggota pemerintahan Kabupaten Mojokerto, di antaranya kepala satpol PP, Kesbang, BKPP, serta komisi 1 DPRD. Audiensi dilakukan di ruang sidang DPRD Kabupaten Mojokerto.

Audiensi antara guru honorer dengan jajaran anggota pemerintahan Kabupaten Mojokerto sempat berjalan alot. Sebagian guru berurai air mata ketika mengutarakan haknya yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Setelah beberapa jam, akhirnya, pihak anggota pemerintahan Kabupaten Mojokerto memberikan kesepakatan kepada perwakilan guru.

Usai audiensi, mereka pun menemui ratusan guru honorer yang sudah menunggu kepastian di depan pagar Kantor Pemkab Mojokerto. Kusairi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, langsung menyampaikan kesepakatan hasil audiensi dihadapan ratusan guru.

Kusairi mengatakan, seluruh tuntutan para guru honorer akan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bahkan, tuntutan mereka akan diajukan ke pemerintah pusat (Jakarta).

"Kami akan mengajukan surat ke Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait batasan usia 35 tahun tidak berlaku bagi honorer K2. Batasan usia tersebut hanya berlaku untuk umum," katanya.

Selain itu, juga mendorong pemerintah untuk segera membuka seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan sistem kerja.

"Sehingga dengan begitu pemerintah dapat merespon dan mengadopsi persoalan-persoalan yang terjadi khususnya guru honorer K2,'' terangnya.

Halaman
12
Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved