Rumah Politik Jatim

Tidak ada Kepala Daerah di Tim Prabowo-Sandi Jatim, Ini Alasannya

Soepriyatno menegaskan timnya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim di dalam struktur tim.

Tidak ada Kepala Daerah di Tim Prabowo-Sandi Jatim, Ini Alasannya
SURYA.co.id/Bobby Koloway
Ketua Badan Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Provinsi Jatim, Soepriyatno, saat mendampingi Prabowo Subianto di Jawa Timur beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Badan Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Provinsi Jatim, Soepriyatno menegaskan timnya tidak akan melibatkan kepala daerah di Jatim di dalam struktur tim.

Pihaknya lebih memilih mendorong kepala daerah memprioritaskan fungsi dan tugasnya melayani rakyat sesuai janji politiknya saat kampanye  dulu.

Baca: BREAKING NEWS- Pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin Dapat No 01, Prabowo-Sandi No 02

Baca: Ketua KPU RI, Arief Budiman : Nomor Urut untuk Citra Diri Capres-Cawapres saat Kampanye

Soepriyatno menjelaskan, melihat kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu dan memprihatinkan saat ini, ironis apabila masih mendorong kepala daerah ikut berkampanye.

Indikator kondisi ekonomi tersebut bisa dilihat dari harga mayoritas barang yang belum stabil,  daya beli turun, hingga petani yang masih kesulitan menjual hasil pertaniannya.

Belum lagi dengan masih banyaknya orang miskin yang perlu dientaskan hingga masih banyak usia produktif yang butuh pekerjaan dan sebagainya.

"Nah, itu kan tugas berat kepala daerah. Masyarakat  butuh diperhatikan dan masyarakat harus diperlakukan sama," tegas Supriyatno, Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Jatim, Jum'at (21/9/2019).

Pria yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim ini menegaskan bahwa dalam setiap perhelatan pemilihan pemimpinn, belum tentu sama dengan dukungan di pilpres.

"Maka kalau kepala daerahnya ikutan jadi tim pemenangan dikhawatirkan akan jadi berat sebelah. Lebih baik biarkan saja rakyat menentukan pilihannya sendiri di pilpres," lanjutnya.

Menurut legislatif DPR RI ini, komitmen tanpa melibatkan gubernur, wakil gubernur serta, bupati dan walikota ini bukan hanya di Jatim, namun berlaku secara nasional.

"Badan pemenangan tingkat nasional juga sama, tidak melibatkan kepala daerah, tapi melibatkan banyak relawan dan komunitas masyarakat," paparnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved