Berita Pasuruan

Kejari Gandeng Polres dan Pemkab Pasuruan Komitmen Tangani Aduan Terkait Korupsi

Ini merupakan respon cepat Kejari Kabupaten Pasuruan dalam menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani Kemendagri

Kejari Gandeng Polres dan Pemkab Pasuruan Komitmen Tangani Aduan Terkait Korupsi
surya/galih lintartika
Penandatangan MoU di di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/9/2018) 

SURYA.co.id | PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan mengajak Polres Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk komitmen menangani laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi.

Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan persetujuan terkait langkah nyata yang akan diterapkan dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/9/2018) sore.

Ini merupakan respon cepat Kejari Kabupaten Pasuruan dalam menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang sudah ditandatangani Kemendagri, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI beberapa waktu lalu.

Penandatanganan itu berkaitan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan Moh Noor menjelaskan, dalam kesepakatan ini, disepakati teknis laporan pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi.

Kali ini, kata dia, masyarakat atau siapapun pihak itu bisa melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan pihak tertentu ke pihak APIP ataupun ke pihak APH.

"APIP itu dibuat di internalan pemerintahan. Bisa Pemkot dan Pemkab. Biasanya rekan - rekan dari Inspektorat. Nah, sedangkan APH bisa ke Polres atau ke Kejaksaan," katanya.

Langkah selanjutnya, lanjut dia, kedua belah pihak baik APIP atau APH berhak untuk menerima laporan.

Selanjutnya, setelah laporan diterima, APIP ataupun APH, wajib melakukan koordinasi sebelum melakukan pemeriksaan.

"Intinya kita semua yang terlibat dalam MoU jangan ada yang ditutupi harus terbuka. Jika ada pengaduan ke APIP harus segera dibicarakan bersama. Jangan karena teman sendiri, merasa ga enak lalu dilindungi. Ini akan jadi masalah di belakang hari karena sudah ada kesepakatan bersama, "terangnya

Kajari menambahkan, setelah dilakukan koordinasi, pihak APIP atau APH sama-sama berhak melakukan penyelidikan bersama.

APIP melakukan pemeriksaan investigatif, sedangkan APH melakukan penyelidikan. Ini sesuai dengan tupoksi masing - masing.

"Nanti APH dan APIP akan sama - sama menyimpulkan. Jika laporan itu mengarah ke pidana, APIP harus menyerahkan kasus itu ke APH. Sedangkan disimpulkan itu kesalahan administratif, kasus akan diserahkan ke APIP. Intinya harus ada kerjasama dan sinergitas," imbuhnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Raydian Kokrosono berharap melalui MoU ini bisa terjalin sinergitas antara APIP dan APH untuk melayani laporan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan MoU.

"Saya pribadi dan secara instansi menyambut baik langkah cepat Kejari untuk menindaklanjuti MoU penanganan pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Kajagung, Kapolri dan Mendagri. Semoga dengan MoU ini akan terjalin kuat sinergitas terkait penanganan kasus Korupsi di Kabupaten Pasuruan," tutupnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved