Berita Pamekasan

Buntut Aturan Batas Umur CPNS 2018, Tenaga Honorer Pamekasan Bergolak Tuntut Diangkat PNS

Yang membuat mereka kecewa, pemerintah mengeluarkan aturan rekrutmen CPNS 2018 yang tidak memihak kepada honorer.

Buntut Aturan Batas Umur CPNS 2018, Tenaga Honorer Pamekasan Bergolak Tuntut Diangkat PNS
surya/muchsin
Suasana unjuk rasa ratusan tenaga honorer K-2 di Pamekasan, menuntut nasib mereka diangkat jadi PNS. 

SURYA.co.id | PAMEKASAN – Sekitar 500 tenaga honorer ketegori 2 (K-2), unjuk rasa ke DPRD Pamekasan dan kantor Pemkab Pamekasan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS), setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa kejelasan status, Kamis (20/9/2018).

Mereka yang unjuk rasa, terdiri atas tenaga honorer yang mengabdi di kantor lingkungan pemkab, tenaga guru, rumah sakit, kantor kecamatan dan kelurahan, serta instansi lainnya, sambil menggelar poster berjalan kaki dari area monumen Arek Lancor menuju kantor DPRD dan Pemkab, di Jl Kabupaten.

Namun, sebelum pengunjuk rasa sampai di kantor pemkab dan DPRD, ratusan aparat keamanan sudah berdiri dan siaga di luar pagar. Di tempat itu, para tenaga honorer yang berunjuk rasa tertahan dan tidak bisa masuk, sehingga hanya bergantian berorasi di lokasi itu.

Dalam tuntutannya, selain meminta diangkat jadi PNS, mereka mendesak pemerintah merevisi Peraturan Meneteri PAN-RB (Penmenpan RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018, tentang persyaratan CPNS yang dibatasi maksimal berumur 35 tahun.

Sebab sebagian besar tenaga honorer K-2, umurnya di atas 35 tahun.

Salah satu pengunjuk rasa, Mohammad Hambali, mengungkapkan tenaga honorer K-2 sudah lelah bertahun-tahun menunggu janji setelah mereka mengabdi cukup lama di berbagai instansi pemerintah dengan honor yang jauh dari cukup.

“Mana janji pemerintah terhadap kami. Jangan hanya memberi harapan saja. Tapi tolong nasib kami sebagai honorer diperhatikan betul. Jangan dibiarkan nasib kami seperti ini terus-menerus tanpa kejelasan. Kami sudah capek menunggu janji itu,” kata Hambali.

Yang membuat mereka kecewa, pemerintah mengeluarkan kebijakan ketentuan rekrutmen CPNS 2018, justru tidak memihak kepada honorer K-2.

Di antaranya minimal usia 18 tahun dan maksimal usia 35 tahun, sementara sebagian besar dari K-2 telah melebihi usia yang ditentukan itu.

"Kami mohon Dewan Pamekasan menekan membantu menekan pemerintah pusat agar nasib honorer diperhatikan betul dan memperioritaskan K2. Tolong sampaikan juga ke Bapak Presiden, agar mencabut kebijakan yang tidak memihak kepada honorer K2,” papar Hambali dengan lantang.

Sedang Maskur, tenaga honorer K-2 lainnya dalam orasinya mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak memperhatikan masa depan dan nasib tenaga honorer K2.

Padahal, pengabdian mereka sudah lama bahkan ada yang lebih dari 25 tahun.

Dalam unjuk rasa itu, para pendemo ditemui Pj Sekda Pamekasan, Mohammad Alwi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lukman Haedi, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Mohammad Tarsu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris dan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail.

“Kami berterima kasih kepada bapak dan ibu semua. Kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan tenaga honorer K-2 ini. Kami akan menyampaikan aspirasi bapak dan ibu ke pemerintah pusat,” ujar Mohammad Alwi.

Penulis: Muchsin
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved