Berita Sidoarjo

Pansus Desak Pemerintah Selesaikan Urusan Ganti Rugi Untuk Korban Lumpur Lapindo

Pansus korban lumpur mendesak pemerintah segera menyelesaikan urusan ganti rugi untuk para korban yang berada di luar peta terdampak Lumpur Lapindo

Pansus Desak Pemerintah Selesaikan Urusan Ganti Rugi Untuk Korban Lumpur Lapindo
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Beberapa korban lumpur Lapindo menunjukkan turunan putusan atas perkara tanah mereka. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Keluhan sejumlah warga korban lumpur di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo terkait uang ganti rugi yang tak kunjung terbayar juga mendapat respon dari Pansus (panitia khusus) penanganan korban lumpur di DPRD Sidoarjo.

Mahmud, Ketua Pansus korban lumpur mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan urusan para korban. Utamanya warga yang berada di luar peta terdampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

"Yang di dalam peta terdampak itu urusannya PT Minarak Lapindo. Nah, yang di luar peta terdampak, seperti sejumlah warga Desa Besuki ini, urusannya dengan pemerintah," ungkap Mahmud, Selasa (18/9/2018).

Informasi yang didapatnya, belum terbayarnya ganti rugi terhadap warga Desa Besuki tersebut lantaran pemerintah masih menganggap ada masalah terkait status tanah itu.

"Warga sudah menang sampai Kasasi. Tapi pemerintah masih mengajukan PK (peninjauan kembali) atas perkara tersebut, kabarnya ada novum atau bukti baru. Sehingga dianggap masih ada masalah," sebutnya.

Baca: Diduga Karena Motif Asmara, Remaja 19 Tahun di Malang Gantung Diri

Baca: Guru Honorer K2 di Kediri Unjuk Rasa Meminta Diangkat CPNS Tanpa Seleksi

Karena urusan perkara ini ada di Jakarta, diakuinya menjadi kendala. Warga juga terbatas dalam memantau prosesnya. Demikian halnya pansus bentukan DPRD Sidoarjo.

"Tapi kami tetap berusaha semampunya. Memantau dan mendesak pemerintah agar segera menyelesaikannya," lanjut dia.

Sebelumnya, sekelompok warga menagih janji Presiden Joko Widodo. Mereka meminta pemerintah segera membayar ganti rugi atas tanahnya seluas 17 hektar di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Tanah seluas itu terdiri dari tujuh bidang, milik lima warga. Yakni Toyib Bahri, Wahib, M Ekdar, Zakki, dan Mutmainnah. Nilainya Rp 17,1 miliar.

Menurut Toyib Bahri, tanah di sekitaran semburan lumpur itu pada tahun 2007 diminta untuk diserahkan ke pemerintah, digunakan sebagai kolam penampungan lumpur.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved