Berita Jember

Kata Pakar Hukum Universitas Jember Terkait Keputusan MA Soal Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Ghufron menerangkan, ada dua hal sebuah produk hukum atau peraturan perundangan disebut absah pemberlakuannya.

Kata Pakar Hukum Universitas Jember Terkait Keputusan MA Soal Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
Surya/Sri Wahyunik
Dr Nurul Ghufron 

SURYA.co.id JEMBER - Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Nurul Ghufron menilai, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan.

Ghufron menerangkan, ada dua hal sebuah produk hukum atau peraturan perundangan disebut absah pemberlakuannya.

"Pertama, secara substansi. Yakni materi perundangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kedua, formil atau proseduralnya sesuai dengan peraturan atau tidak," ujar Ghufron kepada Surya.co.ud, Senin (17/9/2018).

Dia mencontohkan dari sisi substansi, tentang aturan KPU tentang pengaturan iklan kampanye Pemilu (Pilkada/Pileg/Pilpres). KPU mengaturnya secara adil dan merata, karena secara substansi berdasarkan amanat UU Pemilu, KPU harus melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil.

Karenanya, dalam contoh iklan kampanye, KPU mengaturnya.

"Dalam hal ini sudah benar secara hukum. Karena dalam amanat UU, KPU harus melaksanakan Pemilu secara Jurdil, jujur dan adil," kata Ghufron.

Kemudian KPU membikin peraturan No 20 Tahun 2018 itu. Menurutnya, PKPU itu secara formil atau prosedural menabrak peraturan di atasnya. Ghufron menegaskan secara konstitusi, juga diatur di UU Pemilu No 7 Tahun 2017, peserta Pemilu adalah seluruh warga negara Indonesia.

"Nah dalam PKPU ini, KPU membikin batasan tentang peserta Pemilu. Padahal itu bukan kewenangan KPU, karena di UU juga tidak mengatur pembatasan itu. Jadi apa yang diputuskan oleh MA itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan," tegasnya.

Jika memang diperlukan adanya pembatasan peserta Pemilu, kata Ghufron, itu harus diatur di level UU. Karenanya, dia mengajak semua pihak untuk tidak melihat keputusan MA itu mematikan demokrasi atau sesuatu yang salah.

Menurutnya, jika seseorang mantan narapidana hendak mencalonkan diri dalam Pemilu (narapidana kasus apapun), KPU bisa mengaturnya melalui mekanisme publikasi.

"Jadi bahwa dia seorang mantan Napi itu di-publish, itu bisa diatur. Dan bagus serta tidaknya calon pemimpin itu juga tergantung kedewasaan warga pemilih. Ketika ada publikasi tentang track-record seorang calon pemimpin, pun termasuk jika dia mantan Napi, maka tergantung pemilih apakah dia akan memilihnya atau tidak," tegas Ghufron.

Menurutnya, kedewaan pemilih juga kritisisme pemilih tidak melulu diatur dalam sebuah peraturan. Pemilih harus cerdas, dan mengetahui rekam jejak dia yang hendak dipilih.

Keputusan MA yang membatalkan PKPU itu, lanjut Ghufron, juga sudah sesuai dengan hasil keputusan judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.

Keputusan MA itu, berlaku saat dibuatnya keputusan tersebut. Sementara itu, saat ini masih dalam tahap perbaikan berkas Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Legislatif. Melalui keputusan itu, Parpol bisa saja mengganti berkas yang belum lengkap di DCS, dengan menggantinya pada berkas calon mantan Napi.

Seperti diberitakan, KPU membuat peraturan larangan mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif. Aturan itu akhirnya digugat ke MA.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved