Putusan Mahkamah Agung

Pengamat LIPI, Prof Syamsuddin Haris : Putusan Mahkamah Agung Abaikan Rasa Keadilan Masyarakat

Peneliti Senior LIPI, Prof Syamsuddin Haris menilai keputusan Mahkamah Agung (MA) mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pengamat LIPI, Prof Syamsuddin Haris : Putusan Mahkamah Agung Abaikan Rasa Keadilan Masyarakat
TRIBUNNEWS
Gedung Mahkamah Agung (MA) 

SURYA.co.id | JAKARTA - ‎Peneliti Senior LIPI, Prof Syamsuddin Haris menilai keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait mantan narapidana korupsi boleh mendaftar sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 menciderai rasa keadilan masyarakat.

Syamsuddin menjelaskan, memang yang menjadi acuan MA adalah Undang-undang Pemilu.

Sebab fungsi MA adalah menilai atau melakukan judicial review atas semua ketentuan peraturan di bawah undang-undang.

"‎Kalau saya berpendapat, MA mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sebab, bagaimanapun publik itu kan berhak untuk mendapatkan caleg yang baik, yang bersih yang berintegritas," ucap Syamsuddin usai menjadi pembicara di ‎diskusi bertajuk, ‘Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).‎‎

Menurut Syamsuddin, sebagai pemilih sebaiknya publik tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu tidak memilih caleg mantan napi koruptor.

"Saya pikir pemerintah tidak bisa campur tangan juga dalam wilayah kekuasaan yudikatif," tegasnya.‎

Sementara, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengaku tidak terkejut pascaputusan MA yang memperbolehkan mantan napi koruptor menjadi calon anggota legislatif.

"Saya tidak merasa terkejut dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan pengujian PKPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan penjahat seksual terhadap anak untuk dicalegkan. Seperti kelaziman, poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik sesuatu yang tak lazim bagi elit bangsa ini," kata Ray Rangkuti.

"Putusan MA itu menegaskannya, alasan MA sudah juga berulang kali dibahas. Bahwa pada dasarnya KPU sedang tidak membuat aturan baru yang menjadikan aturan itu bertentangan dengan UU. KPU hanya menguatkan poin-poin yang sebenarnya sudah tersirat dalam UU," kata Ray Rangkuti.

Yakni, lanjutnya salah satu tujuan pemilu adalah menciptakan pemerintahan bersih, dan berintegritas.

Halaman
123
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help