Putusan MA

Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, Hanura Jatim Nyatakan Kontrol Caleg Ada di Masyarakat

Sekretaris DPD Hanura Jatim, Kakung Santoso, pada dasarnya setuju dengan PKPU tersebut, sebab hal itu bisa menjadi kontrol bagi partai politik.

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jatim berharap masyarakat ikut berpartisipasi penuh pasca adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor boleh mencalonkan sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 20 tahun 2018 yang tadinya bisa digunakan sebagai kontrol terhadap bacaleg, kini dibatalkan.

Sekretaris DPD Hanura Jatim, Kakung Santoso, pada dasarnya setuju dengan PKPU tersebut, sebab hal itu bisa menjadi kontrol bagi partai politik.

Namun, kalau PKPU itu dicabut, maka kontrolnya ada pada masyarakat.

"Masyarakat harus pintar dan selektif untuk memilih caleg. Sehingga, pada prinsipnya, masyarakat yang menentukan," kata Kakung kepada Surya.co.id (Tribunnews Nerwork) di Surabaya, Sabtu (15/9/2018).

Untuk diketahui, PKPU nomor 20 tahun 2018 memang melarang masyarakat yang menjadi menjadi napi di tiga perkara untuk mencalonkan diri sebagai bacaleg.

Tiga hal itu antara lain, pernah menjadi napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan napi koruptor.

Menurut Kakung, PKPU tersebut memang tidak memiliki landasan hukum yang kuat dari awal. Bahkan, hal ini sedikit banyak bertentangan dengan landasan hukum di atasnya.

Bahkan, hal ini juga dari awal memang sudah kontroversi.

"Kontroversinya seperti apa? Berdasarkan Konstitusi, kedudukan masyarakat adalah sama. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, baik hukum dan pemerintahan. Nah bunyinya kan seperti itu," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help