Pileg 2019

Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, KPU : Kami Belum Dapat Pemberitahuan dari MA

Menurut Hasyim Azhari, KPU belum menerima pemberitahuan resmi dari MA. Dalam uji materi ini, KPU sebagai pihak tergugat .

Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, KPU : Kami Belum Dapat Pemberitahuan dari MA
TRIBUNNEWS
Gedung Mahkamah Agung (MA) 

SURYA.co.id | JAKARTA - Komisioner KPU RI, Hasyim Azhari belum dapat mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan KPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai bacaleg. 

Menurut Hasyim Azhari, lembaga penyelenggara pemilu itu belum menerima pemberitahuan resmi dari MA. Dalam uji materi ini, KPU bertindak sebagai pihak Tergugat atau Termohon.

"Sehubungan munculnya pemberitaan tentang terbitnya Putusan MA yang mengabulkan Permohonan/Gugatan JR terhadap PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD, KPU belum dapat memberi komentar," ujar Hasyim Azhari, Jumat (14/9/2018).

"Karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak Tergugat/Termohon JR tersebut,"tambah Hasyim Azhari.

Baca: Partai Gerindra Hormati Putusan MA soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

Baca: Viral Anak Monyet Memeluk Bapak dan Ibunya yang Sudah Mati, Pecinta Binatang Murka

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keluarnya vonis MA soal narapidana koruptor boleh menjadi caleg.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum, mau tidak mau, harus menghormati institusi peradilan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Baca: Mantan Napi Koruptor Boleh Ikut Jadi Caleg, Juru Bicara MA : Kami Kembalikan pada Undang-undang

Baca: 220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK

Febri juga mengingatkan bahwa banyak anggota Dewan yang selama ini dijerat karena korupsi. Karenanya KPK lanjut Febri sangat berharap adanya perbaikan ke depan.

"Meskipun di awal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan signifikan yang bisa dilakukan bersama‑sama untuk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," ujar Febri.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memberi keputusan soal polemik larangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi. Inti mantan napi koruptor boleh nyaleg.

MA mengembalikan aturan soal syarat calon anggota legislatif (caleg) kepada ketentuan Undang-undang Pemilu, artinya mantan narapidana politik boleh menjadi caleg.

Putusan itu mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD, dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Juru Bicara MA, Suhadi menjelaskan, dalam putusannya MA menyerahkan persyaratan caleg kepada undang‑undang.

"Dikabulkan permohonannya, dikembalikan kepada undang‑undang," jelasnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/9).

Menurut Suhadi, setelah adanya putusan itu mantan narapidana korupsi boleh mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

"Iya boleh (mendaftar), karena itu (PKPU) bertentangan dengan undang‑undang yang lebih tinggi," tegasnya.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help