Pileg 2019

Partai Gerindra Hormati Putusan MA soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

Partai Gerindra menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana koruptor mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Partai Gerindra Hormati Putusan MA soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg
TRIBUNNEWS
Gedung Mahkamah Agung (MA) 

SURYA.co.id | JAKARTA ‑ Partai Gerindra menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dalam vonisnya memperbolehkan eks narapidana koruptor mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

"Kita ikut hormati proses hukum yang sedang berlaku, bahwa kemudian ini menjadi kontraproduktif karena ada (caleg) yang sudah kita keluarkan dari daftar, bagi yang belum lanjut saja," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra saat dihubungi Tribun, Jumat (14/9/2019) malam.

Baca: Mantan Napi Koruptor Boleh Ikut Jadi Caleg, Juru Bicara MA : Kami Kembalikan pada Undang-undang

Baca: KPU Jatim Coret 54.940 Data Pemilih Ganda untuk Pilpres 2019

Kendati demikian, kata Sufmi Dasco Ahmad, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menyikapi keluarnya putusan MA tersebut.

Adanya gugatan terhadap Peraturan KPU harus dijadikan pelajaran untuk lembaga penyelenggara pemilu tersebut agar ke depan aturan‑aturan yang dibuat tidak digugat lagi.

"KPU silakan bersikap, yang saya sayangkan dari KPU adalah soal produk‑produk aturannya. Agar nantinya produknya yang dibuat lebih matang lagi, jangan hanya buat pencitraan, kalau begini kasihan Bawaslu, kalau bikin produk (aturan) yang jelas dan benar," ujar Sufmi Dasco Ahmad.

Anggota Komisi III DPR ini juga mempertanyakan kinerja KPU dalam membuat sebuah produk hukum.

Apakah dalam pembuatannya mereka meminta masukan dan saran dari para pakar hukum termasuk mengundang Bawaslu atau tidak.

"Secara norma setuju, semangatnya baik, tapi secara aturan ini rawan digugat. Apakah mereka (KPU) mengundang pakar hukum saat membuat sebuah produk aturan?harusnya juga mereka mengundang Bawaslu," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Untuk sekedar informasi, MA memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

MA juga mutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Halaman
12
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved