Pemilu

220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 220 anggota DPRD di seluruh Indonesia dan DPR yang terindikasi korupsi.

220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang menggunakan rompi oranye usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018). KPK menetapkan status tersangka kepada 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

SURYA.co.id | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 220 anggota DPRD di seluruh Indonesia dan DPR yang terindikasi korupsi.

Saat ini, KPK pun sudah memproses kasus korupsi para wakil rakyat tersebut.  

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, totalnya kalau ditambah antara DPRD dan DPR lebih dari 220 orang yang sudah diproses.

“Lebih dari 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi,” ujar Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca: Mendagri Minta Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Kembalikan Kepercayaan Publik

Febri Diansyah mencontohkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan 41 anggota DPRD Malang.

Banyaknya wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi itu, Febri Diansyah pun mengingatkan kepada masyarakat agar mengecek latar belakang para calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 nanti.

Febri Diansyah juga berharap, dalam konteks pencegahan, dan perwujudan politik yang bersih ke depan saat pemilu legislatif, sebaiknya masyarakat mengedepankan aspek latar belakang caleg.

“Dan akan lebih baik jika orang-orang yang pernah terlibat kasus korupsi kemudian tidak disaring sejak awal dalam mekanisme proses pencalonan tersebut,” pesan Febri Diansyah.

Baca: Gubernur Jatim Minta Anggota DPRD Kota Malang yang Baru Bisa Jaga Integritas

Sekadar diketahui, saat ini KPK tengah menangani dua kasus korupsi massal dengan tersangka dari sisi legislatif.

Yaitu, pertama, kasus dugaan suap DPRD Malang yang melibatkan 22 orang tersangka di tingkat penyidikan.

Jumlah itu merupakan bagian dari total 41 anggota DPRD Malang yang telah menjadi tersangka.

Kedua, ada kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho kepada 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Jumlah itu merupakan bagian dari total 50 anggota DPRD Sumut periode tersebut yang telah diproses KPK.

Pemilu 2019 semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga segera mengumumkan daftar calon legislatif tetap (DCT).

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help