Berita Surabaya

Terkait Batalnya Sebagian Pasal Permenhub 108/2017, Dishub Jatim Tunggu Aturan Baru, ini Tujuannya

Kepala Dishub Jatim Fattah Yasin menunggu peraturan baru terkait tata kelola taksi online setelah Permenhub 108/2017 dibatalkan di MA.

Terkait Batalnya Sebagian Pasal Permenhub 108/2017, Dishub Jatim Tunggu Aturan Baru, ini Tujuannya
SURYAOnline/srihandi lestari
Kadishub Jatim Fattah Yasin (pegang bendera start) dalam sebuah acara. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dishub Jatim Fattah Yasin menunggu peraturan baru terkait tata kelola taksi online setelah Permenhub 108/2017 dibatalkan di MA. Apa pun situasinya, operasional taksi online perlu diatur agar tidak liar. 

 "Sampai saat ini saya belum mendapat salinan resmi putusan MA yang membatalkan Permenhub 108 itu. Kalau memang tak berlaku lagi aturan ini pasti akan ada peraturan baru," terang Kepala Dishub Jatim Fattah Yasin, Kamis (13/9/2018).

Fattah meminta agar para Driver online dan taksi konvensional bisa menjaga kondusivitas. Jatim sejauh ini relatif menyejukkan di antara para pelaku angkutan konvensional dan online. Namun semua diminta menghargai keputusan Pemerintah.

"Dishub Provinsi hanya pelaksana di lapangan. Namun yang berhadapan langsung dengan para Driver adalah kami. Sebaiknya ditunggu saja keputusan terbaik Kemenhub," kata Fattah. 

 Saat ini, ada sekitar 25.000 unit taksi online yang beroperasi di Surabaya dan sekitarnya. Hanya 275 unit yang mengurus badan usaha saat Permenhub 108 diterapkan. 

Namun dari jumlah itu hanya berada di bawah 15 badan usaha dan koperasi. Ini menandakan bahwa lebih banyak Driver online yang belum menjalankan aturan lama itu. Sebelum akhirnya Peraturan soal koperasi ini dibatalkan.

Namun, menyangkut batas kuota dan kewajiban SIM A Umum untuk driver tak dibatalkan. Kuota taksi online di Jatim 4.445 unit.

Meski demikian yang kini dicemaskan adalah anggapan bahwa taksi online adalah ilegal karena tak ada hukum dan regulasinya.

 Sedang Ketua Organda Surabaya Sonhaji menyatakan kan berlaku Hukum rimba.

"Saat ini tak ada aturan. Jika timbul gesekan di bawah mereka sudah tidak punya payung hukum. Kami tak bisa menahan anggota saya maunya apa. Pemerintah harus mencegah gesekan ini," kata Sonhaji. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help