Press Release

Pacu Pertumbuhan Kredit Properti, BI Longgarkan Aturan LTV

Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan Loan to Value dan berharap dapat memacu pertumbuhan kredit properti

Pacu Pertumbuhan Kredit Properti, BI Longgarkan Aturan LTV
surabaya.tribunnews.com/sri handi lestari
Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Jatim (empat dari kiri) didampingi Dias Satria, Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, bersama perwakilan perbankan di Jatim saat sosialisasi kebijakan LTV BI di Surabaya, Kamis (13/9/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI KPw Jatim) menggelar sosialisasi Diseminasi Kebijakan Makroprudensial, Relaksasi Kebijakan Loan to Value (LTV) untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan, di Surabaya, Kamis (13/9/2018).

Dalam kegiatan itu, BI mendorong peningkatan transaksi kredit terutama di sektor properti dengan adanya kelonggaran LTV tersebut.

“Kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi,” kata Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Jatim.

Melalui kebijakan ini, BI memberikan kewenangan kepada perbankan untuk mengatur sendiri tingkat LTV/FTV dari fasilitas kredit atau pembiayaan pertama sesuai dengan risk appetite dan dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

Sementara, LTV untuk fasilitas kredit atau pembiayaan kedua diberikan di kisaran 80 persen sampai dengan 90 persen.

“Dengan kebijakan pelonggaran LTV/FTV ini, pengaturan LTV/FTV fasilitas kredit/pembiayaan pertama yang menjadi kewenangan masing-masing bank tidak hanya untuk rumah tapak kurang dari sama dengan 70m², rusun kurang dari 21m², dan ruko atau rukan, namun juga untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko/rukan,” jelas Linda Maulidina, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Baca: Surabaya Pertahankan Predikat Kota Layak Anak

Baca: Awas, Buang Tisu dan Sampah Sembarangan di Kota Surabaya Bisa Kena Denda. Sudah Ada Korbannya

Dalam menetapkan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net di bawah 5 persen dan NPL KPR gross di bawah 5 persen yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini.

Selain perubahan pada ketentuan rasio LTV, ketentuan baru ini juga memberikan kelonggaran terhadap kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden.

"Sebelumnya, kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden diberikan sampai dengan urutan fasilitas kedua. Sekarang, bank dapat memberikan maksimal 5 fasilitas kredit tanpa melihat urutan,” jelas Linda.

Kebijakan pelonggaran LTV ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit properti di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, sejak diterapkan pelonggaran kebijakan LTV/FTV sebelumnya di tahun 2016, kredit properti tercatat tumbuh dari sebesar 6,15 persen (yoy) pada Agustus 2016 menjadi sebesar 11,29 persen (yoy) pada Juni 2018.

“Dengan kebijakan pelonggaran yang baru ini, harapannya angka pertumbuhan ini semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan,” ungkap Difi.

Apalagi tingkat utang rumah tangga di Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari nilai Debt to Service Ratio (DSR) RT nasional yang mencapai 10,96 persen.

Sementara di Jatim DSR masih di kisaran 6 persen. "

Angka itu menunjukkan potensi kredit di wilayah Jatim masih hijau. Tinggal stakeholder perbankan dan pengembang perumahan yang lebih agresif dalam menawarkan produk-produknya," tandas Difi.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved