Berita Pasuruan

Kejaksaan Stop Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo Pasuruan

Kejari Kota Pasuruan tidak melanjutkan dugaan kasus korupsi pengadaan tanah kecamatan Panggungrejo ke tahap penyidikan.

Kejaksaan Stop Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo Pasuruan
foto: istimewa
Ilustrasi 

SURYA.co.id | PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan tidak akan menaikkan status kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wali Kota Pasuruan Setiyono dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo tahun 2017.

Korps Adhyaksa menilai bahwa statusnya cukup penyelidikan dan tidak perlu dinaikkan menjadi penyidikan.

Mereka menilai, unsur potensi negara senilai Rp 2,9 miliar yang mengacu pada temuan LHP BPK ini sudah dikembalikan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pasuruan, Siswono menjelaskan, dari hasil penyelidikan berupa pulbaket dan puldata, pihaknya sepakat menyimpulkan bahwa kasus ini tidak perlu dinaikkan ke tahap Penyidikan.

Kata dia, potensi kerugian negara yang ditemukan BPK ini sudah dikembalikan. Pengembaliannya dilakukan oleh Handoko, selaku pihak ketiga, selama dua kali.

Pertama, pengembalian dilakukan pada tanggal 30 juli sebesar Rp 498 juta, dan kedua, sisanya dibayarkan di tanggal 30 Agustus.

"Ini artinya potensi kerugian negara sudah tidak ada. Jadi, apa yang dipersoalkan sudah tidak ada. Kami sudah koordinasi dengan APIP, lembaga pengawasan di internal Pemkot Pasuruan. Kasus ini sudah selesai," katanya kepada Surya, Kamis (13/9/2018) siang.

Tapi, kata dia, untuk kasus pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo sudah klir tidak ada masalah. Bagi dia, ini sebuah prestasi karena di tahap penyelidikan potensi kerugian negara atau uang negara sudah dikembalikan.

Ia mengacu pada Inpres No 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) poin keenam tentang mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan undang - undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Ketika ada fakta baru, kasus ini bisa dibuka kembali. Tapi, untuk sementara tidak ada potensi kerugian negara apalagi kerugian negara, jadi sudah selesai," tambah dia.

Halaman
123
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved