Berita Lamongan

Temukan 1.000 Lebih DPT Pemilih Ganda, Bawaslu Beri Rekomendasi Ini

Bawaslu Lamongan telah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan pencermatan dan perbaikan DPT Pemilu 2019.

Temukan 1.000 Lebih DPT Pemilih Ganda, Bawaslu Beri Rekomendasi Ini
antara
Ilustrasi pencatatan jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan data yang invalid berpotensi terjadi di Lamongan Jawa Timur. Potensi invalid itu setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lamongan menyebutkan setidaknya ada 1.166 data pemilih berpotensi DPT ganda.

Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, Rabu (12/9/2018), membenarkan 1.166 pemilih dari jumlah keseluruhan DPT Lamongan sebanyak 1.049.404 pemilih yang terindikasi sebagai pemilih ganda. Tak hanya berpotensi DPT ganda, data pemilih Lamongan yang masuk dalam DPT juga berpotensi adanya NKK invalid.

"Ada sebanyak 87 pemilih dan 339 berpotensi NIK invalid," kata Badar.

Adanya potensi itu terjadi, maka pihaknya mengharuskan semua pihak untuk melakukan pencermatan dan penyempurnaan DPT .

Seharusnya, persoalan DPT ini sudah purna saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Nasional Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 5 September lalu.

Kenyataannya, masih muncul persoalan data NIK, NKK, dan nama invalid, yang berakibat DPT ganda.

Menyikapi masalah ini, Bawaslu Lamongan telah menerbitkan rekomendasi agar dilakukan pencermatan dan perbaikan DPT Pemilu 2019.

"Kami juga minta KPU Lamongan melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019," tandasnya.

KPU, dalam menentukan jumlah DPT jangan sampai nama ikut angka. Namun idealnya adalah angka ikut nama.

Maksudnya, jangan sampai karena jumlah DPT-nya sudah ditetapkan, kemudian nama-nama by name by address-nya memaksakan ikut angka yang telah ditetapkan tersebut.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Imam Ghozali menegaskan pihaknya sudah melaksanakan instruksi KPU RI tentang pencermatan dan penyempurnaan DPT Pemilu 2019.

Pihaknya juga sudah memerintahkan jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa untuk segera melakukan pencermatan dan penyempurnaan DPT.

"Kami melakukan faktualisasi data potensi ganda dan invalid hasil temuan dari aplikasi data pemilih serta masukan partai," tukas Imam.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help