Pilkada Ulang Sampang

Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Sampang Telan Anggaran Rp25 Miliar

Pemungutan suara ulang dalam Pilkada di Sampang terpaksa diulang sesuai keputusan MK. Anggarannya pun telan Rp25 Miliar.

Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Sampang Telan Anggaran Rp25 Miliar
surya/hayu yudha prabowo
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA – Pemerintah akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pilkada Kabupaten Sampang dalam waktu dekat. Berdasarkan penjelasan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, seluruh infrastruktur untuk pemungutan tersebut tengah disiapkan.

Melalui pertemuan dengan jajaran pihak terkait pada Senin (10/9/2018) lalu, sejumlah kesepakatan pun dihasilkan. Di antaranya, sumber alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Rencananya, anggaran PSU tersebut mencapai Rp25 miliar.

”Dari jumlah tersebut, setengah di antaranya sudah ada di KPU,” kata Pakde Karwo.

Untuk sisanya, Pakde Karwo mengatakan bahwa Pemprov Jatim bersama Pemkab Sampang sepakat menggunakan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) dari APBD Pemkab Sampang.

Tak hanya dari anggaran, seluruh stakeholder, mulai dari penyelenggara, parpol, hingga pengamanan telah siap untuk mengawal.

”Semua oke, sudah oke. Pengamanan oke. Anggaran oke. Partai-partai oke. Anggarannya, kekurangannya Rp12,5 miliar. Ada dari silpa, kemudian bisa digunakan,” kata Pakde Karwo.

Pakde Karwo menegaskan bahwa PSU yang merupakan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut harus dilaksanakan.

“Pada intinya semua siap. Tinggal detailnya akan menjadi ranah pihak penyelenggara (KPU). Mulai dari soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga waktu penyelenggaraan,” kata Pakde Karwo.

Untuk diketahui, MK memutuskan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Dalam amar putusan, MK menyatakan telah terjadi pemungutan suara dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid.

"Dan tidak logis (dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang)," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di ruang sidang MK, Rabu (5/9/2018) dikutip Surya.co.id dari Kompas.com, Rabu (5/9/2018).

MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada DPT yang diperbaiki.

Pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Sampang harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan diucapkan.

MK juga memerintahkan KPU Jawa Timur dan KPU pusat melakukan supervisi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang diminta untuk melakukan pengawasan secara cepat dengan supervisi dari Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Pusat.

Dalam putusannya, MK menemukan kejanggalan pada DPT di Kabupaten Sampang.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, tidak logis jumlah DPT dari KPU Kabupaten Sampang sebanyak 803.499 orang.

Sebab, data Kemendagri, jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 844.872 penduduk.

Bila mengacu DPT KPU Kabupaten Sampang, maka artinya sebanyak 95 persen penduduk Kabupaten Sampang berusia dewasa.

"Ini yang sulit diterima akal," kata Arief.

Padahal, Kemendagri mendata, jumlah penduduk yang masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) hanya 662.673 penduduk.

Setelah ditelusuri, ternyata KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan data Kemendagri untuk menentukan DPT.

KPU Kabupaten Sampang justru menggunakan data pemilih Pilpres 2014 sebagai rujukan menentukan DPT Pilkada Kabupaten Sampang 2018.

Total DPT Pilpres 2014 di Kabupaten Sampang sebanyak 805.459 orang.

Data itu kemudian disesuaikan dengan perkembangan kependudukan sehingga diperoleh jumlah DPT sebanyak 803.499 orang.

Bila dibandingkan data DP4 Kemendagri, maka terdapat selisih kenaikan DPT sebanyak 140.828 orang. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help