Berita Tulungagung

Kejari Tulungagung Siapkan Empat Jaksa Untuk Mengawal Perkara Kades Sumberingin Kulon

Kejari Tulungagung akan menyiapkan 4 jaksa untuk menangani perkara tipikor oleh Kades Sumberingin Kulon.

Kejari Tulungagung Siapkan Empat Jaksa Untuk Mengawal Perkara Kades Sumberingin Kulon
surabaya.tribunnews.com/david yohanes
Kades Sumberingin Kulon, Suprapto (tengah) saat dikawal petugas menuju Kejaksaan Negeri Tulungagung. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tulungagung melakukan pelimpahan tahap dua perkara korupsi Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Rabu (12/9/2018) siang.

Tersangka yang adalah Kepala Desa Sumberingin Kulon, dilimpahkan dari penyidik Polres Tulungagung ke Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Tulungagung, Rahmat Hidayat mengatakan, penahanan dilakukan 20 hari ke depan.

Pihaknya juga segera melengkapi berkas, sehingga minggu depan perkara ini bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

“Selama 20 hari ke depan tersangka menjadi tanggung jawab kami selaku penuntut. Kami berusaha minggu depan sudah dilimpahkan,” ucap Rahmat.

Kejari Tulungagung telah menyiapkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk perkara ini.

Namun jumlah ini bisa saja bertambah, sesuai dengan kondisi persidangan.

Lanjur Rahmat, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ada kerugian negara sebesar Rp. 489.507.225.

“Sampai sejauh ini belum ada pengembalian kerugian negara dari tersangka. Semua uang disalahgunakan oleh tersangka,” tegas Rahmat.

JPU akan menjerat Suprapto dengan Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancamannya hukuman penjara minimal selama 4 tahun.

Sebelumnya penyidik Unit Tipikor Polres Tulungagung menyelidiki dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Sumberingin Kulon sejak September 2017.

Penyidik mendapati indikasi korupsi, kemudian menindaklanjuti dengan permohonan auditi dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Hasil audit menunjukkan ada kerugian negara sebesar sekitar Rp 489 juta.

Penyidik kemudian menahan Suprapto sejak 16 Juli 2018. (David Yohanes)

Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved