Berita Sidoarjo

Bupati Sidoarjo: Gedung Terpadu Didanai APBD, RS Barat Pakai Skema KPBU

Pemkab Sidoarjo getol merealisasikan pembangunan Gedung Terpadu dan Rumah Sakit Sidoarjo Barat meski penolakan dari kalangan dewan terus menguat.

Bupati Sidoarjo: Gedung Terpadu Didanai APBD, RS Barat Pakai Skema KPBU
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Tim dari Toyo University saat paparan di depan Bupati dan para pejabat Pemkab Sidoarjo, Rabu (12/9/2018) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap getol merealisasikan pembangunan Gedung Terpadu dan Rumah Sakit Sidoarjo Barat, meski penolakan dari kalangan dewan terus menguat.

Menurut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, pembangunan dua proyek itu sangat penting. Rumah sakit di Krian untuk fasilitas kesehatan warga di Sidoarjo barat, dan gedung terpadu untuk mal pelayanan publik.

"Tapi kami juga bingung dengan adanya penolakan-penolakan itu. Wong sudah jelas rumah sakit dan gedung terpadu sangat dibutuhkan kok. Ini ada yang kurang paham atau gagal paham," ujar Bupati Saiful usai bertemu dengan tim dari Toyo University Jepang di Pendopo Sidoarjo, Rabu (12/9/2018).

Untuk memaksimalkan kemampuan APBD, bupati sepakat dengan konsep yang ditawarkan oleh Toyo University. Yakni memakai skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

"Jika dua-duanya pakai APBD kan berat. Menurut kami Rumah Sakit dibangun dengan KPBU dan gedung terpadu memakai anggaran APBD dengan sistem multiyeaes," urai Saiful Ilah.

Kenapa rumah sakit harus pakai KPBU? Menurutnya karena hal ini sudah disampaikan ke Kementrian Keuangan dan proposalnya sudah di-ACC.

"Sementara terkiat penolakan-penolakan itu, ya kami akan berjuang. Toh ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan saya," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan bupati, tim dari Toyo University yang dipimpin oleh Tabuchi sebagai Director Asia Publik Private Partnership (PPP) menyampaikan berbagai hal terkiat skema KPBU.

Menurut mereka, skema KPBU sudah banyak dipakai di negara-negara maju seperti Jepang dan sebagainya. Dan sejuah ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan beberapa negara lain juga dirasa sangat cocok jika pemerintahnya menggunakan skema ini untuk proyek-proyek pembangunan daerah.

"Dengan sistem ini, pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan tanpa mengeluarkan dana dari APBD. Tentu sangat menguntungkan, karena uang APBD bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya," kata Tabuchi kepada Surya.

Terkait pembangunan rumah sakit barat dan gedung terpadu, pihaknya juga sudah melakukan berbagai penelitian. Hasilnya, disebut bakal sangat menguntungkan jika dua proyek itu memakai skema KPBU.

Sehari sebelumnya, dua proyek itu juga dipaparkan Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo ke Badan Anggaran DPRD Sidoarjo. Termasuk tentang berbagai alasan harus memilih KPBU. Namun, paparan ketiga kalinya ini juga belum menghasilkan kesepakatan.

Sejumlah kalangan di dewan tetap ngotot bahwa rumah sakit harus dibangun pakai APBD. Menurut Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono, rumah sakit berfungsi menyediakan layanan kesehatan prima serta murah bagi warga. Nah, kalau dikelola swasta dikhawatirkan biaya mahal.

Sementara anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyatakan bahwa beberapa rumah sakit di Jawa Timur sukses dibangun menggunakan APBD. Misalnya rumah sakit di Kediri. Total anggaran pembangunan mencapai Rp 241 miliar dan saat ini sudah tuntas.

"Rumah sakit itu bakal dibuka tahun depan. Dan saat ini sudah ratusan tenaga kesehatan yang antri mendaftar," kata dia.

Sejak beberapa waktu lalu, mayoritas anggota dewan memang menolak pembangunan rumah sakit dengan skema KPBU. Selain itu, mereka juga tidak setuju dengan rencana Pemkab Sidoarjo membangun gedung terpadu.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved