Berita Lamongan

Bantuan Dana Bosda Madin Ngadat, Komisi D Desak Pemkab Lamongan Tanggung Jawab

Komisi D DPRD Lamongan mendesak agar dana Bosda Madin segera dicairkan.

Bantuan Dana Bosda Madin Ngadat, Komisi D Desak Pemkab Lamongan Tanggung Jawab
net
Ilustrasi dana BOS 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Hingga September minggu kedua, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(Bosda) Madrasah Diniyah (Madin) di Lamongan belum juga turun. Belum jelasnya dana Bosda ini menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Bahkan, Komisi D mendesak agar dana Bosda Madin segera dicairkan. Sebab sebelumnya diterimakan setiap semester, namun kali ini hingga bulan September belum juga cair. Padahal, dana Bosda sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pendidikan Madin.

“Karena Bosda Madin belum cair membuat banyak lembaga Madin yang utang demi keberlangsung pendidikan di mereka,” kata Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, Rabu (12/9/2018).

Diakui, banyak guru Madin yang mempertanyakan dana Bosda Madin yang belum cair sampai minggu kedua bulan ini.

"Kalau memang ada kendala, perlu disampaikan kepada pihak penyelenggara pendidikan di Madin," sambungnya.

Sementara itu, Kasi Pondok Pesantren (Pontren) Kemenag Lamongan, Banjir Sukomulyo, dikonfirmasi terkait pendataan penerima Bosda Madin, mengakui sudah dilakukan Juli.

Bahkan, sudah tidak ada revisi itu, meski beberapa kali sebelumnya dilakukan perbaikan.

“Kalau sampai saat ini ternyata dana Bosda tersebut belum cair, justru kami mempertanyakan pada Pemkab Lamongan," katanya.

Yang jelas komitmen Kemenag soal pendataan sudah dilakukan. Sedang terkait dananya ada di Pemkab.
Kemenag Lamongan sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kesmas Pemkab Lamongan, namun belum ada tanggapan yang tegas terkait kapan pencairan Bosda Madin itu direalisasikan.

Data yang ada menunjukkan rincian penerima Bosda Madin diantaranya, santri tingkat Ula sebesar Rp 15 ribu setiap santri, Wustho sebesar Rp 25 ribu per santri dan ustadz sebesar Rp 50 ribu per orang.

"Penerimanya ya tersebar di seluruh Madin yang ada di Kabupaten Lamongan” ungkap Banjir.

Sekedar diketahui, kondisi serupa juga terjadi pada tunjangan insentif Guru ngaji dan Ta’mir masjid yang seharusnya diterima sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri kemarin namun hingga saat ini belum juga menerima.

Sementara itu Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setda Pemkab Lamongan, Farah Damayanti pada sejumlah awak media beberapa waktu lalu mengatakan insentif sektor keagamaan tersebut belum bisa dicairkan karena masih menunggu validasi dari Bank Jatim.

“Kami masih menunggu validasi dari Bank Jatim," katanya.

Seperti diketahui sektor keagamaan yang mendapatkan insentif tahunan dari Pemkab Lamongan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) itu meliputi takmir masjid, sebanyak 2.050 orang, guru ngaji sebanyak 12.500 orang, imam Musala sebanyak 4800 orang, Kaur Kesra sebanyak 2250 orang dan pengasuh ponpes sebanyak 370 orang.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help