Berita Malang Raya

KPU Kota Malang : Sejumlah Parpol Konsultasi Pencabutan Berkas Bacaleg Tersangka Korupsi

Beberapa parpol sudah melakukan konsultasi kepada KPU mengenai pencabutan maupun pergantian bacaleg yang tersangkut kasus.

KPU Kota Malang : Sejumlah Parpol Konsultasi Pencabutan Berkas Bacaleg Tersangka Korupsi
kompas.com
Ilustrasi tahapan Pilkada 2019 

SURYA.co.id | MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memberikan waktu kepada parpol untuk bisa segera melakukan pencabutan berkas bacaleg yang berstatus tersangka.

Sejauh ini, KPU masih memberikan batas waktu sampai dengan Senin (10/9/2018) kepada parpol untuk bisa mengajukan pencabutan berkas terhadap Bacaleg yang terjerat kasus korupsi.

Sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang sudah melakukan konsultasi kepada KPU mengenai pencabutan maupun pergantian bacaleg yang tersangkut kasus.

Beberapa parpol yang sudah melakukan konsultasi tersebut adalah PDI-P, PKB, Golkar, PAN, Gerindra dan Demokrat.

Hal itu seperti disampaikan Komisioner Bidang Sosialisasi Organisasi dan Humas KPU Kota Malang, Ashari Husen.

Ashari menjelaskan, beberapa parpol tersebut sudah melakukan konsultasi mengenai pencabutan berkas yang termasuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Sejauh ini ia menyebut ada 17 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi yang kembali mencalonkan diri sebagai bacaleg.

"Kami masih memberikan waktu kepada parpol sampai dengan tanggal 10 September," ucapnya Sabtu (8/9/2018).

Namun demikian, dalam prosesnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh parpol.
Salah satunya adalah berdasarkan peraturan PKPU No 6 tahun 2017 bahwa bacaleg laki-laki hanya bisa dicoret tidak bisa diganti.

Sementara untuk calon wanita masih bisa diganti sesuai dengan pemenuhan 30 persen kuota bacaleg wanita.

"Mekanismenya adalah untuk bacaleg laki-laki jika dia berada di nomor urut 1, maka secara otomatis nomor urut di bawahnya akan naik ke atas," imbuhnya.

Di sisi lain, dari total 17 orang yang kembali mencalonkan diri sebagai bacaleg tersebut satu di antaranya merupakan anggota DPRD hasil PAW.

Sehingga hanya 16 orang yang tersandung kasus korupsi.

"Semua bacaleg tersebut berasal dari 10 partai yang ada di DPRD Kota Malang," tutupnya.

Penulis: Alfi Syahri Ramadan
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help