Berita Tulungagung

Oknum Pegawai PDAM Tulungagung Kibuli Banyak Orang dan Janji Bisa Masukkan Jadi Pegawai Pemkab

Seorang pegawai PDAM Tulungagung dilaporkan karena diduga melakukan penipuan, dengan modus bisa memasukkan pegawai Pemkab Tulungagung.

Oknum Pegawai PDAM Tulungagung Kibuli Banyak Orang dan Janji Bisa Masukkan Jadi Pegawai Pemkab
ist/kompas.com
Ilustrasi 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG  - Seorang pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tulungagung bernama Romhadi (50) dilaporkan karena diduga melakukan penipuan, dengan modus bisa memasukkan pegawai Pemkab Tulungagung.

Romhaji diduga sebagai bagian dari jaringan Jaka Jamakas, seorang PNS di bagian protokoler Pemkab Tulungagung yang sudah ditangkap polisi karena kasus yang sama.

Romhadi dilaporkan temannya sendiri, Abdul Hadi (47) warga Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung.

Keterkaitan Romhadi dan Jaka diungkapkan oleh Dipta Putra Aditya (19), anak dari Hadi yang telah direkrut Romhaji.

Menurut Dipta, setelah ayahnya membayar uang Rp30 juta untuk syarat bekerja di Pemkab Tulungagung, dirinya langsung dimasukkan ke dalam grup Whatsapp.

“Grup itu beranggotakan sekitar 16 orang, adminnya mas Jaka (Jamakas). Ternyata semua nasibnya sama, bekerja tanpa menerima gaji,” ungkap Dipta.

Dipta mulai bekerja di Pemkab Tulungagung sejak Juli 2017. Anggota grup ini dibagi dalam beberapa kelompok yang anggotanya empat sampai lima orang. Setiap hari grup itu membagikan agenda bupati, serta lokasi-lokasi yang akan dikunjungi.

Anggota grup ditugaskan mengawal kegiatan bupati dari awal hingga selesai. Tugasnya hanya memotret kegiatan bupati, kemudian dibagikan lewat grup. Dalam satu minggu biasanya ada dua hingga tiga kegiatan bupati yang harus dikawal.

“Semua jadwal yang membagi mas Jaka. Kemudian dia juga yang yang mengatur timnya siapa yang harus bertugas,” tambah Dipta.

Dipta tidak merasa curiga karena dirinya juga diberi seragam persis seperti yang dikenakan Jaka. Yang aneh, tim yang dibentuk Jaka ini tidak berangkat bersama rombongan bupati. Dipta dan kawan-kawan harus menggunakan motor pribadi, dan menggunakan uang pribadi untuk membeli bensin.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved