Berita Tulungagung

Angka Perceraian di Tulungagung Tinggi, Penyebabnya selain TKI, Banyak Anak Diasuh Orang Lain

Angka perceraian di Tulungagung rata-rata mencapai 225 perkara per bulan.

Angka Perceraian di Tulungagung Tinggi, Penyebabnya selain TKI, Banyak Anak Diasuh Orang Lain
SURYAOnline/david yohanes
Anggota Komisi IX DPR RI, Budi Yuwono dan Kabid Advokasi Penggerakan dan Infromasi BKKBN Jatim, Ernawati menyampaikan materi Keluarga Berencana di Kampung KB, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Angka perceraian di Tulungagung rata-rata mencapai 225 perkara per bulan. Tingginya angka perceraian ini menimbulkan keluarga yang rentan.

Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur memberikan perhatian terhadap angka perceraian yang tinggi ini.

Menurut Kabid Advokasi Penggerakan dan Infromasi BKKBN Jatim, Ernawati, perceraian banyak menciptakan keluarga yang tidak berkualitas.

“Tulungagung ini sebenarnya dari sisi KB (kelaurga berencana) sudah bagus. Hanya saja angka perceraiannya juga sangat tinggi,” ujar Erna saat Sosialisasi Pengembangan Kampung KB, di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kamis (6/9/2018).

Tingginya angka perceraian di Tulunagung tidak lepas dari banyaknya warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Selain itu dampak dari adanya tenaga kerja migran, banyak anak yang diasuh pihak lain yang tidak berkompeten.

“Makanya kami ada program Bina Keluarga Balita. Harapannya para pengasuh ini ikut program ini, sehingga tahu setiap tahap tumbuh kembang anak,” tambah Erna.

Lanjut Erna, secara umum kuantitas pelaksanaan program KB di Jatim sudah bagus. Namun secara kualitas masih harus ditingkatkan. Sebab fenomena dispensasi pernikahan dini dan pendewasaan usia nikah masih tinggi.

Angka pernikahan di bawah usia 20 tahun mencapai 18,9 persen dari total perkawinan. Ada lima kabupaten dengan menjadi perhatian, yaitu Probolinggo, Bondowoso, Sumenep, Situodno dan Kabupaten Malang.

“Hasil survei menunjukkan dari total angka perkawinan di bawah 20 tahun itu, 90 persen di antaranya berakhir dengan perceraian,” ungkap Erna.

Sedang anggota Komisi IX DPR RI, Budi Yuwono turut memberi materi mengatakan, pemahaman KB sebagai dua anak cukup sudah sangat melekat di masyarakat. Pemahaman itu yang sekarang harus diubah. Sebab KB bukan sekedar dua anak cukup, namun KB harus lengkap, menciptakan keluarga bahagia sejahtera.

“Semuanya harus bergerak. Pertemuan-pertemuan seperti ini seharusnya dihadiri semua pihak, bukan hanya BKKBN,” ujar Budi.

Sebab salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai keluarga terpisah karena harus mencari pekerjaan ke luar negeri. Budi menegaskan, pembahasan masalah KB harus mengikutsertakan bidang lain, misalnya infrastruktur dan pertanian.

“Warga yang bekerja sebagai petani, bagaimana mereka mengeluh harga yang murah. Bagaimana infrastruktur pertanian harus mendukung,” tegasnya.

Salah satu upaya revitalisasi program KB adalah melalui Kampung KB. Kampung KB merupakan miniatur penerapan program KB secara komprehensif. Di Tulungagung ada 19 Kampung KB yang diluncurkan sejak 2017.

“Di Kampung KB ini masalah penerapan program ini serta upaya menciptakan kebahagian dan kesejahteraan keluarga ditangai secara menyeluruh. Kampung KB menjadi model untuk penerapan yang lebih luas,” pungkas Budi. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved