Berita Blitar

Tebang Pohon di Pinggir Jalan Kota Blitar Tanpa Izin Bisa Dipenjara, Dewan Siapkan Perda

DPRD Kota Blitar membuat Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon.

Tebang Pohon di Pinggir Jalan Kota Blitar Tanpa Izin Bisa Dipenjara, Dewan Siapkan Perda
surya/samsul hadi
Suasana Jalan Dr Wahidin Kota Blitar, Rabu (5/9/2018). Pohon di jalan itu bagian barat habis ditebang untuk pelebaran jalan dan pembangunan saluran air. 

SURYA.co.id | BLITAR - Akhir-akhir ini, Yulianto (27), merasakan udara di sekitar Jalan Dr Wahidin Kota Blitar semakin panas. Pohon perindang yang berada di pinggir jalan itu di sisi barat habis ditebang untuk keperluan pelebaran jalan dan pembangunan saluran air.

"Jalan Dr Wahidin Kota Blitar memang tambah lebar, tapi suasananya jadi tambah panas," kata Yulianto, Rabu (5/9/2018).

Menurut Yulianto, dulu sepanjang Jalan Dr Wahidin Kota Blitar terlihat asri dan rindang. Di kanan kiri jalan berjajar pohon sonokeling. Saat siang hari, banyak warga yang berteduh di bawah pohon pinggir jalan. Yulianto yang bekerja di cuci mobil di jalan itu juga sering duduk-duduk di trotoar bawah pohon saat istirahat.

"Seharusnya ada penghijauan lagi, biar suasanya tetap rindang kayak dulu. Pembangunannya kan sudah selesai," ujarnya.

Belakangan ini, memang banyak penebangan pohon di pinggir jalan di Kota Blitar untuk kebutuhan pembangunan.

Penebangan pohon di pinggir jalan juga terlihat di Jl Sultan Agung dan Jl Veteran. Bahkan, tiga pohon beringin di Alun-Alun Kota Blitar juga ditebang untuk rencana pembangunan jembatan kaca.

Menanggapi maraknya penebangan pohon di pinggir jalan, DPRD Kota Blitar membuat Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon.

Raperda itu mengatur mekanisme penebangan pohon termasuk soal izinnya. Dengan Perda itu, nantinya masyarakat maupun lembaga tidak bisa seenaknya menebang pohon.

"Kalau Perda ini sudah disahkan, siapapun yang ingin menebang pohon di pinggir jalan harus izin dulu ke DLH. Kalau tidak akan dikenai sanksi," kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Blitar, Juga Eko Wahyudi.

Sanksinya berupa kurungan penjara selama tiga bulan atau denda Rp 50 juta.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help