Kronologi Kasus 3.226 Barang Milik Negara yang Ditagih ke Roy Suryo, Ini 4 Fakta-faktanya

Inilah kronologi kasus 3.226 barang milik negara (BMN) yang ditagih ke Roy Suryo, Berikut 4 fakta-faktanya.

Kronologi Kasus 3.226 Barang Milik Negara yang Ditagih ke Roy Suryo, Ini 4 Fakta-faktanya
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menaiki mobil Mercedes-Benz tipe E-400 dalam pembukaan pameran 22nd Indonesia International Motor Show 2014, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (18/9/2014). 

Inilah kronologi kasus 3.226 barang milik negara (BMN) yang ditagih ke Roy Suryo, Berikut 4 fakta-faktanya.

SURYA.CO.ID, JAKARTA – Polemik soal barang-barang milik negara (BMN) yang diduga masih dikuasai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo makin memanas.

Roy Suryo meminta Kemenpora meminta maaf karena merasa difitnah atas kasus tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpora menyatakan akan terus menagih soal barang-barang milik negara itu sampai Roy Suryo mengembalikannya.

Bagaimana sebenarnya fakta dan kronologi kejadian kasus ini? Surya.co.id mengulasnya dari berbagai sumber.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1), Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya, BMN ini dikelola oleh menteri keuangan sebagai bendahara negara.

Pada pasal selanjutnya, disebutkan pihak-pihak yang menjadi pengguna BMN adalah setingkat menteri/ pimpinan kementerian/lembaga, kepala kantor lingkungan kementerian/ lembaga, dan kepala satuan kerja perangkat daerah.

Dalam PP tersebut, tertulis salah satu wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengguna BMN adalah menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja yang dipimpinnya.

Ketentuan itu dapat diartikan, pengguna BMN yang sudah selesai menjabat dan menjalankan fungsinya di pemerintahan, tidak lagi berwenang untuk menggunakan BMN karena sudah terlepas dari segala bentuk tugas dan fungsi di kementerian/lembaga/satuan kerja yang pernah dipimpinnya.

Halaman
1234
Editor: Tri Mulyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help