Berita Kota Malang

DPRD Kota Malang 'Bedol Desa' Ditahan KPK, KPU Baru Terima Satu Berkas PAW

Hingga Rabu (5/8) siang, KPU Kota Malang baru menerima satu pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari 41 tersangka anggota DPRD Kota Malang.

DPRD Kota Malang 'Bedol Desa' Ditahan KPK, KPU Baru Terima Satu Berkas PAW
surya/alfi syahri ramadana
Gedung DPRD Kota Malang tampak sepi, Rabu (5/9/2018). Tak banyak aktivitas berarti usai 41 anggota DPRD Kota Malang ditahan karena tersangkut kasus korupsi. 

SURYA.co.id | MALANG – Hingga Rabu (5/8/2018) siang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang baru menerima satu pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari 41 tersangka anggota DPRD Kota Malang.

Pengajuan itu untuk menggantikan Mohan Katelu dengan Lokh Mahfud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mohan Katelu dan 18 anggota DPRD Kota Malang pada 21 Maret 2018. Saat itu adalah penetapan tersangka jilid kedua oleh KPK untuk Kota Malang. Selain anggota dewan, KPK juga menetapkan Mantan Wali Kota Malang Moch Anton sebagai tersangka.

“Baru PAN saja [yang meminta calon pengganti]. Satu orang. Itu pun sudah tiga atau empat minggu yang lalu,” kata Ketua KPU Kota Malang Zaenudin.

Seperti diketahui, ada 22 anggota DPRD Kota Malang lain yang ditetapkan menjadi tersangka pada jilid ketiga. Zaenudin mengaku, belum ada partai politik lain yang melakukan proses yang sama.

“Katanya, yang lain akan menyusul. Hampir semua parpol (partai politik) yang saat ini sedang bermasalah akan melakukan PAW,” tambah dia.

Ia menjelaskan, tugas KPU soal PAW terbatas pada penyerahan nama calon pengganti. Nama tersebut diambil dari perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada pemilihan legeslatif periode lalu. DPRD dan Pemkot Malang serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi pintu utama dalam pelaksanaan PAW.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka akan dilakukan Senin (10/9/2018).

Baca: Diskresi DPRD Kota Malang, Pakar Hukum Tata Negara: Tak Sah Jika Perda Dibuat oleh 5 Anggota Dewan

Baca: Kemendagri Keluarkan Diskresi DPRD Kota Malang, Pakar: Tak Boleh Terlalu Lama

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help