Berita Malang Raya

Asosiasi Hukum Tata Negara: Diskresi DPRD Malang Hanya untuk Fungsi Budgeting, yang Lain Tak Berlaku

Khusus untuk kasus Kota Malang, untuk PAK APBD 2018 sudah ada kesepakatan lebih awal dari Pemkot dan DPRD.

Asosiasi Hukum Tata Negara: Diskresi DPRD Malang Hanya untuk Fungsi Budgeting, yang Lain Tak Berlaku
surya/alfi syahri ramadana
Gedung DPRD Kota Malang tampak sepi, Rabu (5/9/2018). Tak banyak aktivitas berarti usai 41 anggota DPRD Kota Malang ditahan karena tersangkut kasus korupsi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Jawa Timur Siti Marwiyah menegaskan, sistem diskresi yang diterapkan Kemendagri pada DPRD Kota Malang hanya berlaku untuk satu fungsi legislatif, yaitu dalam menjalankan fungsi budgeting.

Sedangkan dua fungsi DPRD lain yaitu pengawasan atau controlling dan menyusun undang-undang tidak bisa dijalankan dengan 5 anggota DPRD meski ada sistem diskresi.

"Kalau kita lihat kasus Malang hanya tinggal 5 orang anggota DPRD, wajar jika Mendagri mengambil langkah dengan diskresi," kata Siti.

Wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Unitomo Surabaya ini menilai sistem diskresi itu bisa digunakan untuk sistem budgeting.

Dan khusus untuk kasus Kota Malang, untuk PAK APBD 2018 sudah ada kesepakatan lebih awal dari Pemkot dan DPRD.

Sehingga bisa dilanjutkan oleh sekwan yang ditunjuk sebagai banmus.

"Nah kemudian pemerintah bisa mengambil alih yang sudah ditetapkan oleh rapat RAPBD dengan DPRD. Ketika kosong maka bisa dijalankan sekwan, yang pada dasarnya sekwan dari pemerintah. Itu boleh karena pemerintah juga bisa menjalankan fungsi penganggaran," lanjutnya.

Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Jawa Timur Siti Marwiyah
Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Jawa Timur Siti Marwiyah (surya/istimewa)

Sedangkan untuk pengawasan dan pembuatan undang-undang tidak bisa dilakukan dengan sistem diskresi sekalipun.

Sebab untuk pengawasan tidak mungkin sekwan dengan lima orang anggota mengawasi pemerintah eksekutif.

Sama halnya eksekutif melakukan pengawasan pada dirinya sendiri, dan itu tidak bisa dijalankan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help