Pilpres 2019

Pengurus Jatim : NU Netral, Namun Sebagai Santri Wajib Bantu Guru yang Punya Hajat

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menegaskan organisasinya netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Pengurus Jatim : NU Netral, Namun Sebagai Santri Wajib Bantu Guru yang Punya Hajat
surya/bobby kolloway
Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Rais Aam PBNU yang juga bakal calon wakil presiden RI, KH Maruf Amin di Surabaya, Senin (3/9/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menegaskan organisasinya netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Meskipun demikian, PWNU tak bisa memungkiri, sebagai individu, kader NU memiliki kewajiban untuk ikut menyukseskan kader NU di pemilu mendatang.

Hal ini dijelaskan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar usai melakukan pertemuan dengan Rais Aam PBNU yang juga bakal calon wakil presiden RI, KH Ma'ruf Amin di Surabaya, Senin (3/9/2018).

"Kalau dukungan secara resmi dari PBNU dengan membawa nama "kop" PBNU tentu tidak boleh. Baik kepada Kyai Ma'ruf maupun ke Pak Prabowo," kata Kyai Marzuki.

"Namun, untuk peran para Kyai sebagai pengasuh pondok dan mubaligh, di luar sebagai kapasitasnya ketua NU, MPC, atau ketua wilayah, tentu hak mereka," lanjut pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PCNU kota Malang ini.

Pada pilpres mendatang, Kyai Ma'ruf yang menjadi bacawapres dari bacapres Joko Widodo akan berkompetisi dengan pesaingnya, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Meskipun netral, sebagai santri Kyai Marzuki menyebut, NU sudah sewajarnya untuk ikut menyukseskan sesama kader NU di Pilpres.

"Mungkin, hal ini bisa disebut sebagai kewajiban bagi mereka," kata Kyai Marzuki.

"Sebab ini adalah kewajiban santri untuk menyukseskan gawenya Kyai. Tidak pantas sekali apabila kyainya mantu lantas santrinya tidak buwuh, nggak ngrewangi (tidak membantu, Red)," kata Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang ini.

Meskipun demikian, NU tak tak akan memberikan instruksi khusus di Pilpres mendatang.
Apalagi, hingga menyiapkan sanksi bagi kader yang tak sejalan dengan instruksi organisasi.

"Namun, itu kan urusan pribadi. Kalau ada di ormas agama yang lain, tidak nyoblos warga dengan organisasi yang sama, maka tidak dipecat. Di NU pun juga demikian. Kami tak akan melakukan pemecatan," jelasnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved