Berita Blitar

Perketat Izin Usaha Tempat Kos, Penghuni Beda Kelamin Tanpa Surat Nikah Dilarang Sekamar

Pemkot Blitar memperketat izin usaha tempat kos. Penghuni yang beda jenis kelamin dan tak punya buku nikah, dilarang sekamar.

Perketat Izin Usaha Tempat Kos, Penghuni Beda Kelamin Tanpa Surat Nikah Dilarang Sekamar
surya/samsul hadi
Petugas Satpol PP Kota Blitar mengecek sebuah kamar kos untuk memastikan penghuninya. Sejak tahun 2016, ada fenomena menyalahgunakan tempat kos. 

SURYA.co.id | BLITAR - Pemkot Blitar memperketat izin usaha tempat kos. Semua warga yang ingin mendirikan usaha tempat kos harus memiliki izin, meski usaha tempat kos itu hanya memiliki kamar di bawah lima unit.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Suharyono mengatakan dalam Raperda tentang tempat kos yang merupakan inisiatif dari dewan juga mengatur izin usaha tempat kos. Semua usaha tempat kos harus memiliki izin.

Meski usaha tempat kos itu hanya memiliki kamar di bawah lima unit, harus tetap mengurus izin. Pengurusan izin tempat kos ini hanya sekali. Selanjutnya, pemilik tempat kos tinggal melaporkan usahanya tiap tahun ke Pemkot Blitar.

"Semua harus mengurus izin, meski hanya punya dua atau tiga kamar tetap mengurus izin. Pengurusan izinnya hanya sekali, setelah itu pemilik tinggal melaporkan kalau tempat kosnya masih aktif," kata Suharyono, Minggu (2/9/2018).

Menurut Suharyono, banyak pemilik usaha tempat kos yang masih bingung soal pengurusan izin. Hal itu terlihat saat pemilik usaha tempat kos diundang mengikuti uji publik Raperda tentang tempat kos. Pemilik tempat kos yang jumlah kamarnya di bawah lima unit, banyak yang bertanya apakah juga harus mengurus izin.

"Ternyata jawaban dari dewan, semua harus mengurus izin. Ini malah baik bagi Pemkot untuk memantau usaha tempat kos yang terus berkembang," ujarnya.

Dikatakannya, setelah ada sosialisasi soal Raperda tentang tempat kos, sekarang banyak pemilik usaha tempat kos yang mengurus izin ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar. Sampai sekarang sudah ada lebih dari 70 pemilik usaha tempat kos yang sudah mengurus izin. Sedangkan usaha tempat kos di Kota Blitar sendiri diperkirakan sekitar 300 tempat kos.

"Sebenarnya pemilik usaha tempat kos mau mengurus izin, hanya saja mereka masih bingung prosedurnya seperti apa. Buktinya, sekarang sudah banyak yang mulai mengurus izin," katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengatakan secepatnya Raperda inisiatif tentang tempat kos akan disahkan. Raperda itu sudah dievaluasi oleh Gubernur Jatim. Hasil evaluasi Gubernur, ada sedikit bagian yang harus direvisi. "Setelah revisi selesai, Raperda itu akan kami sajikan. Kalau tidak September ya awal Oktober," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Blitar mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang tempat kos. Raperda inisiatif ini untuk memperketat ketertiban dan keamanan usaha tempat kos termasuk soal izinnya.

Raperda inisiatif ini mengatur tata tertib bagi penghuni dan pemilik tempat kos.

Salah satu contohnya, dalam Raperda inisiatif akan mengatur soal pengelolaan tempat kos. Setiap pemilik tempat kos harus menunjuk pengelola tempat kos yang merupakan warga setempat. Pengelola itu harus ikut tinggal di tempat kos. Pengelola ini bertugas mengawasi penghuni di tempat kos.

Selain itu, Raperda itu juga mengatur penghuni tempat kos pria dan perempuan. Bagi penghuni pria dan perempuan yang satu kamar harus menunjukkan surat nikah. Kalau tidak dapat menunjukkan surat nikah, pengelola harus menolaknya.

Jika pemilih tempat kos tetap melanggar, akan ada sanksi berupa pencabutan izin dan penutupan usaha tempat kos dari Pemkot Blitar. Raperda itu juga mengatur larangan tempat kos sebagai tempat pesta minuman keras maupun tempat mengedarkan narkoba.

Baca: Pengelola Kos di Kota Blitar Wajib Ikut Tinggal di Tempat Kos, ini Tujuannya 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved