Berita Rilis

Lapas Jadi Pasar dan Tujuan Peredaran Narkotika

Kebutuhan narkotika di lapas dipasok oleh pengedar melalui pintu masuk dengan berbagai modus tipu daya menghadapi para petugas.

Lapas Jadi Pasar dan Tujuan Peredaran Narkotika
foto: ist
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, dan Dosen FH Universitas Trisakti. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Modus melempar sabu dari luar ke lapas kelas II A Barelang saat berkunjung yang dilakukan oleh Riyan Hidayat (30/8/2018) menjadi petunjuk betapa besarnya dan mendesaknya kebutuhan para penghuni lapas akan narkotika meskipun lapas dijaga ketat.

Kebutuhan narkotika di lapas dipasok oleh pengedar melalui pintu masuk dengan berbagai modus tipu daya menghadapi para petugas keamanan maupun melalui cara diluar nalar kita, seperti yangdilakukan oleh Riyan Hidayat, dan cara cara lain pada prinsipnya supaya dapat memenuhi kebutuhan para napi yang masih menganga.

Berbagai modus operandi aneh tentang peredaran narkotika dengan tujuan lapas menjadi ngetrend seiring dengan banyaknya penyalah guna mendapat vonis penjara padahal menurut UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tujuan dibuatnya UU bukan di penjara melainkan dihukum rehabilitasi, artinya dipaksa sembuh melalui sistem peradilan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir (pasal 4).

Sedang sebagai premium remedium adalah rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Kalau tidak, orang tua justru akan dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan (pasal 128/1). Setelah orang tua secara mandiri melakukan kewajiban merehabilitasi keluarganya maka program premium berikutnya melalui program pemerintah yaitu wajib lapor untuk sembuh melalui rehabilitasi.

Kalau orang tua penyalah guna melakukan upaya penyembuhan anaknya melalui cara wajib lapor maka penyalah guna yang semula statusnya kriminalnya diancam dengan tindak pidana berubah menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128/2)

Modus operandi aneh dengan tujuan menyelundupkan narkotika ke dalam lapas ini terjadi karena lapas menjadi terminal akhir berkumpulnya para penyalah guna yang nota bene orang sakit kecanduan narkotika dimana kebutuhan pokoknya justru narkotika. Kalau kebutuhan akan narkotika tidak terpenuhi bisa menyebabkan jiwa para warga binaan ini tidak tenang, kelihatan stres bahkan bisa menjadi sakau.

Selain modus yang dilakukan oleh Riyan Hidayat, modus operandi lain yang juga aneh adalah membelah bola tennis diisi dengan narkotika kemudian pada malam hari dilemparkan secara serampangan dari luar ke dalam tembok penjara pada pagi harinya tinggal mengambil,

Yang tidak kalah menarik juga pernah terjadi adalah modus operandi yang dilakukan warga binaan yang punya hobby memelihara burung merpati di dalam lapas kemudian pemilik pura melepas burung merpati tersebut dengan membawa keluar melalui pintu lapas, setelah diluar lapas, sebelum dilepas burung tersebut di tempeli bungkusan kecil narkotika dikakinya, dan banyak modus modus aneh yang tertangkap melalui pintu masuk yang mencerminkan besarnya kebutuhan lapas akan narkotika.

Karena pengedar faham penyalah guna itu kebutuhan pokoknya adalah narkotika maka banyak jaringan para pengedar yang mendekati lapas dan menjadikan lapas sebagai pasar narkotika karena disana tempat berkumpulnya para penyalah guna sebagai demand. Disisi lain para penyalah guna dan pengedar kecil / pengecer yang ditahan dijadikan agen informasi bisnis narkotika didalam penjara maupun diluar penjara ketika sudah selesai menjalani hukuman.

Kesalahan penerapan hukuman terhadap perkara penyalah guna (127/1) khususnya tentang penjatuhan hukuman oleh hakim mestinya berdasarkan UU narkotika no 35 /2009 hakim wajib menggunakan kewenangannya (pasal 103/1) yaitu terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah sangsinya adalah hukuman rehabilitasi, nyatanya dalam praktek sehari hari dihukum penjara.

Kalau kita membuka direktori putusan mahkamah agung pada putusan.mahkamahagung.go.id maka kita akan menjumpai banyak penerapan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dan pasal pasal dalam UU narkotika, dimana ada ratusan bahkan ribuan perkara yang amar putusannya secara jelas sudah menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan sebagai penyalah guna untuk diri sendiri, mestinya tidak perlu babibu demi hukum hakim wajib memvonis dengan hukuman rehabilitasi nyatanya divonis penjara (pasal 103 : hakim dalam memutus perkara penyalah guna wajib menjatuhkan sangsi rehabilitasi baik terbukti salah ataupun tidak bersalah).

Kebiasaan hakim untuk menghukum penjara bagi penyalah guna untuk diri sendiri harus dihentikan oleh mahkamah agung karena dampaknya kemana mana, yang paling dasyat dari kebiasaan menghukum penjara ini adalah penyalah guna tidak sembuh selama dan sesudah selesai menjalani hukuman serta menjadi pupuk penyubur peredaran narkotika di indonesia.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved