Berita Sidoarjo

2 Proyek di Sidoarjo Terancam Gagal, Dewan Tolak Gedung Terpadu dan Rumah Sakit, ini Alasannya

Dua proyek tersebut pembangunan gedung terpadu 17 lantai dan pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dengan dengan sistem KPBU.

2 Proyek di Sidoarjo Terancam Gagal, Dewan Tolak Gedung Terpadu dan Rumah Sakit, ini Alasannya
surya/miftah faridl
Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dua proyek prestisius yang sejak lama digadang-gadang Pemkab Sidoarjo sepertinya sulit terwujud. Dua proyek tersebut pembangunan gedung terpadu 17 lantai dan pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dengan dengan sistem KPBU.

Penyebabnya, proyek-proyek itu mendapat penolakan dari kalangan DPRD Sidoarjo. Gedung 17 lantai ditolak karena dianggap belum penting, sementara rumah sakit barat ditolak sistem pembiayaannya.

Dewan setuju rumah sakit barat dibangun. Tapi harus menggunakan dana APBD murni, bukan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) seperti yang diusulkan oleh Pemkab Sidoarjo.

Selama ini, ada empat fraksi di DPRD Sidoarjo yang terus menyuarakan penolakan terhadap dua program tersebut. Yakni Fraksi PDIP, PAN, Golkar Bintang Persatuan, dan PKS-Nasdem.

Yang terbaru, Fraksi Gerindra juga bergabung dengan mereka untuk ikut menolak dua megaproyek itu. Satu-satunya fraksi yang mendukung adalah PKB. Sementara satu fraksi lain, yakni Demokrat, sejauh ini masih belum bersikap.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra, Widagdo, urgensitas dua proyek tersebut terbilang kecil. Pembangunan gedung terpadu 17 lantai misalnya, disebut bertujuan meningkatkan pelayanan pemkab dengan menyatukan seluruh pelayanan dan kantor dinas dalam satu gedung.

"Rencana itu bagus, tapi pemkab harus melihat kondisi fisik bangunan dinas. Sejumlah dinas sudah memperbaiki kantornya," kata dia.

Dicontohkan, Dinas Pangan dan Pertanian, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), yang bangunan gedungnya baru semua.

"Kalau membangun gedung layanan lagi, kan percuma pembangunan-pembangunan beberapa kantor dinas selama ini," jelasnya.

Terkiat RSUD Sidoarjo Barat, pihaknya juga sepakat dengan mayoritas fraksi lain yang tidak sepakat dengan skema KPBU. Menurut Widagdo, skema yang ditawarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu memang sepintas memudahkan daerah karena seluruh kebutuhan ditanggung konsorsium.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved