Berita Surabaya

Deklarasi #2019GantiPresiden akan Kembali Digelar di Jatim? Berikut Jawaban Gerindra Jatim

Menurutnya, deklarasi #2019gantipresiden yang disampaikan lalu merupakan sebuah aspirasi.

Deklarasi #2019GantiPresiden akan Kembali Digelar di Jatim? Berikut Jawaban Gerindra Jatim
surya/mohammad romadoni
Massa deklarasi #2019GantiPresiden sempat keliling areal Tugu Pahlawan Surabaya hingga akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian, Minggu (26/8/2918). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyebut tak menutup kemungkinan akan potensi kembali diadakannya deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Timur. Sebab, aksi tersebut merupakan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri.

"Gerakan itu murni dilakukan dan diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Bukan oleh Gerindra dan partai mana pun," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur Hendro Tri Subiantoro kepada Surya.co.id di Surabaya, Kamis (30/8/2018).

"Sehingga, kami tidak tahu apakah akan ada gerakan susulan lagi atau tidak dalam waktu yang akan datang. Termasuk, di Surabaya ataupun di daerah lain di Jawa Timur," lanjutnya.

Untuk diketahui, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden telah dilakukan di Surabaya pada Minggu (26/8/2018) lalu.

Berlangsung di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya, aksi ini sempat diwarnai kericuhan akibat bentrok antara massa yang pro dan kontra dengan aksi ini.

Hendro pada kesempatan tersebut datang langsung. Namun, ia menegaskan tak mewakili institusi partai.

"Apabila ada kader Gerindra yang kemudian bergabung di dalam Aksi tersebut, dapat kami pastikan bahwa oknum tersebut tidak mewakili partai. Seperi saya yang hadir juga bukan sebagai pengurus DPD. Namun, pada prinsipnya Gerinda satu aspirasi dengan gerakan #2019GantiPresiden," kata Hendro.

Ia pun memastikan bahwa gerakan tersebut bukanlah merupakan aksi kampanye jelang pilpres atau pun pemilu.

"Kami berharap kepada seluruh stakeholder pemerintah ataupun siapapun untuk menghormati masyarakat yang lain termasuk dalam menyampaikan kebebasan berpendapat," kata Hendro.

Menurutnya, deklarasi yang disampaikan lalu merupakan sebuah aspirasi. Laiknya aspirasi lain yang lazimnya ingin disampaikan oleh masyarakat.

"Suara pemerintah saat ini terpecah. Ali ngabalin ngomong bilang itu makar kemudian ada pihak kepolisian yang bilang hal itu tidak masalah. Sehingga, tentu dari kesimpulan itu bahwa sebenarnya yang bermasalah itu adalah pemerintah sendiri," sindirnya.

Sebelumnya, Gerakan deklarasi ini pun ditegaskan oleh KPU bukan merupakan kegiatan kampanye. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden bukan termasuk dalam kampanye.

Menurut dia, KPU RI tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan gerakan tersebut. "Itu bukan kampanye dan itu diperbolehkan. Silakan saja," ujar Ilham, ditemui di kompleks parlemen, Selasa (28/8/2018).

Dia menilai, gerakan ganti presiden itu hanya sebuah wacana di masyarakat untuk melakukan pergantian presiden pada 2019.

Namun, dia melihat, belakangan gerakan itu menjadi dinamika dalam sistem perpolitikan. "Kita tidak mendefisinisikan sebagai kampanye," tambahnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved