Berita Malang Raya

Banyak Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Pembahasan Anggaran Terancam Berhenti

KPK telah menahan banyak anggota DPRD Kota Malang. Bila bertambah lagi, maka pembahasan anggaran terancam berhenti.

Banyak Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Pembahasan Anggaran Terancam Berhenti
surabaya.tribunnews.com/hayu yudha prabowo
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar rumah rumah anggota DPRD, Kota Malang, Mulyanto usai melakukan penggeledahan di Jalan S Supriadi Gang 8, Kota Malang, Kamis (30/8/2018). Penggeledahan pada sejumlah rumah anggota DPRD Kota Malang ini untuk mencari bukti baru dalam pengembangan kasus suap pembahasan APBD-P Tahun 2015. 

SURYA.co.id | MALANG - Mandeknya pembahasan anggaran menjadi salah satu dampak yang bakal terjadi jika anggota DPRD Kota Malang kembali menjadi tersangka.

Jika anggota dewan tidak ditahan, tidak bakal mempengaruhi jalannya pembahasan anggaran. Namun cerita berbeda, dan pembahasan terancam tidak berjalan jika mereka yang menjadi tersangka ditahan.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan Tipikor. Tersangkanya adalah tujuh orang anggota DPRD Kota Malang. Mereka diduga menerima hadiah dari Wali Kota Malang non-aktif M Anton dan kawan-kawan untuk memuluskan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015.

KPK belum mengumumkan secara resmi tersangka baru ini. Namun telah beredar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP/sprindik) yang menyebut adanya tujuh orang tersangka. Satu SPDP menyebut enam tersangka, dan satu SPDP menyebut satu tersangka. Mereka berinisial IG, MF, IT, BT, EA, AI, dan RH.

Ketujuh tersangka ini menambah daftar panjang para tersangka sebelumnya dari gedung dewan yang berjumlah 18 orang. Ke-18 orang itu kini sudah ditahan dengan status terpidana dan terdakwa.

Baca: Gelombang Ketiga Penanganan Tipikor, Rumah Anggota DPRD Kota Malang Digeledah KPK Lagi

Baca: Terungkap, Anggota DPRD Kota Malang Biasa Minta Setoran

Jika KPK menilai diperlukan adanya penahanan, maka penyidik bisa menahan orang yang berstatus tersangka. Andai ada keputusan tersebut, maka jumlah anggota dewan aktif di gedung dewan Kota Malang dipastikan berkurang. Jumlah keseluruhan anggota dewan Kota Malang 45 orang. Jika 25 orang ditahan, maka tersisa 20 orang.

Ketika 18 anggota dewan ditahan dan tersisa 27 orang, Kementerian Dalam Negeri membuat diskresi. Anggota dewan tetap bisa melakukan pembahasan, bahkan penandatanganan kesepakatan bersama. Cerita akan sedikit berbeda, jika jumlah anggota dewan nanti hanya tersisa 20 orang.

Menghadapi persoalan yang ada di depan mata, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto tidak mau berandai-andai.

"Saya harus berkonsultasi dulu ke Kemendagri, dan melihat situasi yang ada," ujar Wasto.

Wasto menegaskan sampai saat ini pembahasan anggaran masih berlangsung. Legislatif dan Eksekutif sedang membahas KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Malang 2018. Setelah itu, pemerintah kota akan membahas Rancangan APBD Kota Malang 2019.

"Nanti untuk penandatanganan Ranperda menjadi Perda, seperti Ranperda APBD 2019 menjadi Perda tentunya saya akan konsultasi ke Kemendagri juga. Juga jika ada kemungkinan terburuk, ya harus konsultasi juga," lanjutnya.

Sedangkan Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi memberikan gambaran, jika pembahasan anggaran sampai terhenti, maka APBD 2019 mengacu ke APBD 2018.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help