Berita Surabaya

Deklarasi Gerakan #2019 Ganti Presiden Tetap Digelar di Surabaya, meski Polda Jatim Tak Beri Izin

Pihak panita telah memberikan surat berisi tentang kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Deklarasi Gerakan #2019 Ganti Presiden Tetap Digelar di Surabaya, meski Polda Jatim Tak Beri Izin
Istimewa
Selebaran ganti presiden 2019 

SURYA.co.id | SUARABAYA - Meski sempat tidak mendapat restu dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, aksi Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya akan tetap digelar.

Informasinya rencananya aksi deklarasi #2019GantiPresiden akan berlangsung di Tugu Pahlawan di pinggir Jalan Tembaan Surabaya pada Minggu (26/8/2018) sekira pukul 08.00 WIB.

Meskipun ada maupun tanpa pengamanan dari pihak Kepolisian yang berkewajiban menjaga keamanan, pihak panitia aksi Deklarasi #2019GantiPresiden pun sudah bertekad akan tetap menyelenggarakan kegiatan ini yang telah lama sudah direncanakannya.

Juru Bicara, Deklarasi #2019GantiPresiden, Tjethep M Yasin menjelaskan, jauh hari sebelum kegiatan itu pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada otoritas keamanan Polri yaitu Polda Jatim dan tembusan di Polrestabes Surabaya.

Pihak panita telah memberikan surat berisi tentang kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum.

"Deklrasi 2019 ganti Presiden tetap digelar," ucap Tjethep M Yasin saat dihubingi Surya, Sabtu (25/8/2018).

Menurut dia, pihak panitia telah mempersiapkan segalanya untuk aksi deklrasi ini. Rencannya, kegiatan aksi deklarasi ini akan diikuti banyak orang dari Nusantara khususnya masyarakat di Jawa Timur.

"Ada perwakilan deklrasi 2019 ganti Presiden di setiap wilayah Jawa Timur yang nantinya juga turut hadir," ujarnya.

Mengenai izin dari Polda Jatim, kata dia, pihak panitia telah menjelaskan secara detail terkait maksud dan tujuan aksi deklrasi 2019 ganti Presiden yang merupakan hak setiap warga negara dilindungi UU Nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

"Jadi begini, surat kita ini adalah perihal pemberitahuan bukan surat izin karena kita tidak perlu izin melakukan pendapat di muka umum," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, menuturukan pihaknya telah memastikan tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) izin keramaian kegiatan deglasi tersebut.

Polda Jatim beralasan tidak memberikan izin, lantaran demi menjaga menjaga kondisifitas keamanan bersama masyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya. 

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved