Berita Surabaya

Mahasiswa Peduli Jatim Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Minta Polisi Tak Beri Izin, ini Alasannya

Khoiron bersama Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak terpengaruh gerakan yang memecah belah bangsa.

Mahasiswa Peduli Jatim Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Minta Polisi Tak Beri Izin, ini Alasannya
surya/mohammad romadoni
Suasana puluhan mahasiwa Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jatim. Mereka menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya yang bisa meresahkan masyarakat. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan mahasiswa Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur mendesak Polda Jatim tidak memberikan izin kepada golongan maupun individu terkait rencana deklarasi #2019gantipresiden di Tugu Pahlawanpada Minggu 26 Agustus 2018 pekan depan.

Puncaknya, mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak gerakan deklarasi #2019gantipresiden di depan Mapolda Jatim, Jumat (24/8/2018).

Mereka khawatir deklarasi yang sarat dengan kepentingan politik praktis bersamaan dengan tahun politik menjelang Pilpres 2019, berdampak terhadap keresahan terhadap masyarakat hingga berdampak pada kerukunan umat berbangsa di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.

Para pemuda itu berorasi menolak adanya upaya indikasi seluruh praktik politik dalam bentuk apapun sehingga berpotensi mengancam perpecahan bangsa.

Korlap unjuk rasa Moh Khoiron menjelaskan Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur menyatakan sikap menolak dan mengecam aksi deklarasi #2019GantiPresiden di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini semunya demi terwujudnya suasana aman dan kondusivitas keamanan bersama.

"Kami meminta kepada Bapak Kapolda Jatim untuk menindak tegas dan membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden demi kerukunan dan kondusivitas wilayah Jawa Timur," ujarnya di sela orasi unjuk rasa di Jalan Frontage Mapolda Jatim.

Khoiron bersama Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terpengaruh berbagai isu dan gerakan yang memecah belah bangsa.

"Kami mendukung terciptanya budaya demokrasi yang baik dan sesuai dengan peraturan penyelenggara negara yang konstitusional," ucapnya.

Menurut dia, gerakan deklarasi #2019GantiPresiden dianggapnya sebagai tindakan yang berpotensi memecah belah keharmonisan kehidupan masyarakat.

Setiap warga negara berhak untuk menyalurkan hak berpolitiknya tanpa indimidasi atau ajakan yang mengarah pada ujaran kebencian.

"Berpolitik di negara ini dilindungi UU dan semuanya ada aturannya. Menurut kami deglarasi ini yang berpotensi memecah belah umat," jelasnya.

Gerakan ini murni keinginan Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur yang beranggotakan mahasiswa dari Universitas ternama di Surabaya dari UIN, Unair, ITS, Unesa, Ubhara dan lainnya. Sebelumnya, pihaknya telah mengkaji dampak deglarasi ini memang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

"Maka dari itu kami menolak deglarasi itu. Kami mendukung politik sehat politik bukan politik yang memecah belah antarumat dan golongan." kata Khoiron.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved