Berita Pasuruan

66 Rumah Tak Layak Huni  di Kab Pasuruan Gagal Dibangun, Terkendala Beberapa Faktor ini 

Data terbaru, 66 unit RTLH yang sudah masuk dalam target perbaikan 1.600 unit gagal dilakukan pembangunan.

66 Rumah Tak Layak Huni  di Kab Pasuruan Gagal Dibangun, Terkendala Beberapa Faktor ini 
SURYAOnline/galih lintartika
Contoh RTLH yang sudah dibangun dan siap ditempati. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Pemerintah Kabupaten Pasuruan  tidak berjalan mulus.

Data terbaru, 66 unit RTLH yang sudah masuk dalam target perbaikan 1.600 unit gagal dilakukan pembangunan.

Padahal, anggaran untuk perbaikan 1.600 unit RTLH itu sudah disiapkan di APBD 2018. Ada anggaran Rp 20 miliar untuk memperbaiki 1.600 RTLH yang sudah didata dan lolos verifikasi.

Faktanya, hingga saat ini hanya 1.534 unit RTLH yang dibedah dan sudah direalisasikan. Sisanya, terkendala.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan 1.600 RTLH ini batal dibangun.

Puluhan rumah itu tidak bisa dibangun karena pemilik rumah pindah alamat, tidak siap swadaya, hingga tidak punya e-KTP serta tanah atau rumahnya bermasalah.

Meski begitu, rencananya akan ada pengalihan yang akan dilakukan. Namun, masih menunggu di P-APBD 2018.

“Rencananya, akan akan kami alihkan ke calon penerima yang lain melalui APBD Perubahan. Jadi 66 penerima ini kami carikan penerima lainnya yang data dan faktor lainnya lebih siap," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib, Selasa (21/8/2018).

Perbaikan rumah tak layak huni tersebut, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat. Sehingga, mereka bisa memiliki hunian yang lebih nyaman.

Saat ini, jumlah pemilik RTLH masih tinggi. Ada belasan ribu rumah yang belum memenuhi standar. Rumah-rumah itu akan ditangani bertahap.

Sejumlah rumah tak layak huni tersebar mulai dari Purwodadi, Tutur, Gondangwetan, Puspo, Tosari serta Winongan. Setiap rumah atau penerima RTLH yang akan dibedah, mendapatkan alokasi dana Rp 12,5 juta.

Dana tersebut merupakan simultan untuk mendorong gotong royong di tengah masyarakat. “Kalau hanya mengandalkan dana itu, memang tidak cukup. Makanya perlu partisipan masyarakat untuk mensukseskan program ini,” tutupnya. (lih)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help