Berita Lamongan

Pemkab Lamongan Ajukan Penambahan Target Pendapatan Daerah 3,8 Persen

Pemkab Lamongan mengajukan sejumlah penyesuaian dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2018.

Pemkab Lamongan Ajukan Penambahan Target Pendapatan Daerah 3,8 Persen
surya/hanif manshuri
Bupati Fadeli ramah-tamah dengan para wakil rakyat usai menyampaikan pengantar nota keuangan P-APBD 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (20/8/2018) 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Pemkab Lamongan mengajukan sejumlah penyesuaian dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2018. Di antaranya dengan menaikkan target Pendapatan Daerah sebesar 3,8 persen.

Bupati Lamongan, Fadeli, saat menyampaikan pengantar nota keuangan P-APBD 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (20/8), menguraikan postur anggaran di P-APBD 2018. Untuk Pendapatan Daerah, direncanakan naik 3,8 persen menjadi sebesar Rp 2.904.634.147.135.

Kemudian Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 2.950.680.611.024,51, atau naik 4,42 persen. Sehingga dari rancangan tersebut, akan mengalami defisit sebesar Rp 46.046.463.889,51.

Defisit ini selanjutnya akan dikelola melalui pengelolaan penerimaan pembiayaan yang sebesar Rp 74.596.463.889,51. Dari nilai tersebut, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 28.550.000.000.

Dijelaskan Fadeli, kenaikan Pendapatan Daerah di antaranya akan disokong kenaikan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,15 persen, yakni ditargetkan menjadi Rp 495.857.330.740.

Juga dari kenaikan komponen Lain-lain PAD yang Sah sebesar 10,86 persen, atau Rp 301.435.698.528. Serta dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang ditargetkan menjadi sebesar Rp 702.009.925.395, atau naik 13,32 persen.

Sedangkan untuk komponen Belanja Daerah, justru ada penurunan Belanja Pegawai sebesar 2,74 persen menjadi Rp 952.614.376.254,51 akibat adanya penyesuaian belanja gaji, tunjangan pegawai dan insentif yang disesuaikan realisasi di masing-masing perangkat daerah.

Sementara untuk komponen Belanja Hibah ada kenaikan sebesar 28,1 persen menjadi Rp 155.859.820.000. Kenaikan ini untuk belanja operasional madrasah diniyah, dan belanja operasional sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Belanja ini juga digunakan untuk menaikkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 1,98 persen menjadi Rp 517.452.832.337. Ini terutama untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di desa.

Untuk Belanja Langsung yang memuat program dan kegiatan, dialokasikan naik menjadi Rp 1.297.653.372.433 atau naik 9,1 persen. Di antaranya untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved