Pilpres 2019

Bawaslu Panggil Pelapor Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno, Ini Sanksinya Jika Benar Terbukti

Bawaslu telah memanggil 3 pelapor kasus dugaan mahar politik yang dilakukan Sandiaga Uno. Ini sanksi yang diberikan jika terbukti bersalah

Bawaslu Panggil Pelapor Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno, Ini Sanksinya Jika Benar Terbukti
Tribunnews
Andi Arief, Prabowo dan Sandiaga Uno 

SURYA.co.id - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil pelapor kasus dugaan mahar politik yang dilakukan oleh calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno,

Sandiaga dilaporkan atas dugaan memberikan mahar sebesar Rp 500 Miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Besok mereka (pelapor) akan datang, kita panggil. Kemarin kan sudah kita kirim surat, mereka akan kita klarifikasi besok Senin," kata Fritz saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/8/2018)

Baca: Inilah Daftar 5 Ponsel Canggih dengan Harga Dibawah Rp 1,5 Juta, Berminat untuk Beli?

Baca: Penjelasan Via Vallen Soal Lipsync di Opening Ceremony Asian Games 2018, Ternyata Dia Juga Kecewa

Dalam panggilan tersebut, pelapor akan dimintai klarifikasi atas laporannya, termasuk bukti yang dibawa dan siapa saja saksi yang akan hadirkan.

"Akan ditanya mengapa melapor, tahu dari mana ini pelanggaran, siapa saja saksi yang akan dihadirkan jadi saksi, buktinya apa," tutur Fritz.

Penanganan laporan tersebut, kata Fritz, paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.

Setelah pihak terlapor dimintai klarifikasi, Bawaslu baru bisa menyatakan apakah kasus tersebut tergolong sebagai kajian pidana atau hanya administrasi.

"Masih dalam kajian apakah ini masuk pidana atau administrasi. Dugaannya baru akan muncul setelah dia sudah kita panggil dan klarifikasi," ujar Fritz.

Ia juga mengatakan, ke depannya, pihak terlapor dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus ini akan dipanggil juga.

Jika terbukti berasalah, maka partai politik pengusung calon dapat dikenai Pasal 228 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Halaman
1234
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help