Berita Madiun

24 Pejabat Dinas Pendidikan Kota Madiun Diperiksa Kasus Korupsi, Belum Ada Tersangka

Polisi sudah meminta keterangan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang, dan juga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur

24 Pejabat Dinas Pendidikan Kota Madiun Diperiksa Kasus Korupsi, Belum Ada Tersangka
Surya
Kepala Seksi Pendidikan SMP Kota Madiun, Henrikus Titis (kemeja batik ungu) diperiksa kembali di Polres Madiun Kota terkait kasus dugaan korupsi pengadaan komputer. 

SURYA.co.id|MADIUN - Terhitung sudah sekitar enam bulan Polres Madiun Kota menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Kota Madiun. Sekitar 24 saksi dari kalangan pejabat di Dinas Pendidikan, guru dan pegawai sekolahan sudah diperiksa.

Bahkan, Kamis (16/8/2018) siang, tiga staf di sekretariat DPRD Kota Madiun juga dipanggil tim penyidik Unit Pidana Korupsi Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan. Selain itu,
Kepala Seksi Pendidikan SMP Kota Madiun, Henrikus Titis juga kembali diperiksa siang itu.

Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, seluruh saksi yang dimintai keterangan siang itu, enggan diwawancara. Begitu juga dengan Henrikus Titis yang tampak didampingi pengacaranya.

Polisi sudah meminta keterangan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang, dan juga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, serta ahli pidana. Meski demikian, belum ada satu orangpun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Madiun, AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi keterangan dari para saksi ahli, untuk kemudian akan segera dilakukan gelar perkara.

"Keterangan dari para saksi ahli masih kami sinkronkan untuk dilaksanakan gelar perkara," kata AKBP Nasrun Pasaribu saat dimintai keterangan, Kamis (16/8/2018) siang di Mapolres Madiun Kota.

Ketika ditanya, apakah sudah ada bukti atau temuan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan komputer tahun 2016-2017, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari BPKP.

"Sampai saat ini belum ada hasilny, kami masih tunggu hasilnya dari tim BPKP," katanya.

Dengan belum ditemukannya bukti atau temuan kerugian negara dari BPKP, dan juga beluk dilakukan gelar perkara, pihaknya hingga saat ini belum menetapkan tersangka.

"Sampai saat ini tidak ada tersangka, jadi sampai saat ini kami masih proses penyelidikan. Kami harus melihat daripada alat bukti daripada kerugian yang ditimbulkan. Apakah benar atau tidak, tentu harus ada ahli yang menentukan adanya kerugian negara atau tidak," katanya.

Ia menuturkan, berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, terdapat dugaan penyelewengan ataupun penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan komputer Mini PC untuk SDN dan SMPN di Kota Madiun, oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun.

"Namun demikian, kami pastikan lagi, ahlinya adalah yang berhak untuk menentukan daripada kegiatan tersebut,"imbuhnya. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help