Pilpres 2019

Pilpres 2019, Suciwati Berharap Pelanggar HAM Tidak Boleh Nyalon

Suciwati, istri pejuang HAM, Munir Said Thalib sebenarnya berharap sosok yang pernah melanggar HAM tidak bisa nyalon Pilpres.

Pilpres 2019, Suciwati Berharap Pelanggar HAM Tidak Boleh Nyalon
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Suciwati (kiri), istri pejuang HAM Munir Said Thalib, saat bertemu Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, untuk membicarakan tentang Museum HAM Omah Munir, Selasa (14/8/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Suciwati, Istri pejuang HAM Munir Said Thalib, Suciwati, memiliki pilihan sendiri saat ditanya soal kandidat pilihannya di Pilpres 2019.

Diantara dua capres yang ada, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, menurutnya keduanya memiliki sepak terjangnya masing-masing terutama jika ditinjau dari tindakan kepedulian maupun pelanggaran terhadap HAM.

"Kalau di Facebookku, aku menuliskan coblos semua, pilih semua," kata Suciwati yang diwawancara usai bertemu dengan Calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, untuk membicarakan tentang Museum HAM Omah Munir, Selasa (14/8/2018).

Menurutnya, dengan menyoblos dua-duanya, maka suara penyalur hak pilih menjadi tidak sah. Ia mengaku ingin melakukan itu dengan sengaja.

"Karena nanti akan dihitung kan kalau saya memilih coblos semua berarti tidak dianggap sah. Menurut saya sistemnya harus diganti, harus ada rekam jejak dan harus ada syarat bahwa pelanggar HAM ndak boleh nyalon," kata Suciwati.

Baca: Bertemu Suciwati, Khofifah Bakal Bangun Museum Omah Munir lewat Hibah Pemprov

Ia menganggap kedua bakal capres 2019 ini memiliki kecatatan di bidang HAM. Baik Prabowo maupun Jokowi.

Dikatakan Suciwati, Prabowo memiliki catatan pelanggaran HAM lantaran terlibat dalam kasus penculikan zaman reformasi.

"Prabowo ya jelas pelanggar HAM. Sebetulnya dari dulu kalau sampean pernah lihat wawancaranya almarhum sama Fadli Zon, ya di situ kan dia pernah dipakai sama timnya Prabowo diviralkan bahwa si Prabowo dibilang tak bersalah oleh almarhum Munir," ucap Suciwati.

Ia merujuk pada peristiwa penculikan aktivis di tahun 1998. Hal itu menjadi referensinya untuk menentukan pilihan juga dalam Pilpres.

"Dalam wawancara itu, jelas dia ngomong Prabowo harus dibawa ke pengadilan dan para korbannya kan banyak masih hidup itu terkait kasus penculikan 1997-1998," ucapnya.

Baca: Jelang Pemilu, Suciwati Sebut Banyak Tokoh Politik Tawarkan Gelar Penghargaan untuk Munir

Sedikit berbeda dengan Prabowo, Suciwati menilai Jokowi memang tidak memiliki rekam jejak dalam pelanggaran HAM.

Namun Suciwati menilai Jokowi memiliki image buruk lantaran memberikan impunitas pada pelanggar HAM.

"Kalau kita ngomong Jokowi memang jelas nggak pernah melakukan pelanggaran HAM. Tapi dia mengangkat para penjahat HAM, memberikan impunitas. Jadi omong kosong dia ngomong hak asasi kemudian mengingkari," ucapnya.

Menurutnya, ada perbedaan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan Jokowi selama menjabat.

"Dan itu menyakiti semua. Kasus-kasus yang namanya hak asasi selalu dijadikan komoditi politik untuk naik jabatan," pungkas Suciwati.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved