Gandeng Polisi, PT Permodalan Nasional Madani Perkuat Pemahaman Penegakan Hukum dan Keamanan

Polri dan PT Permodalan Nasional Madani Indonesia turun ke Jatim untuk memperkuat Pemahaman Penegakan Hukum dan Keamanan

Gandeng Polisi, PT Permodalan Nasional Madani Perkuat Pemahaman Penegakan Hukum dan Keamanan
surabaya.tribunnews.com/fatkhul alami
Executive Vice President PT PNM, Kindaris (kedua dari kiri) menyerahkan cinderamata ke Brigjen Pol Agung M saat sossialisasi MoU Polri dan PT PNM di Vasa Hotel Surabaya, Jumat (10/8/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah Polri dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, kedua lembaga itu turun ke Jatim.

Polri dan PNM memperkuat pemahaman penegakan hukum dan kemanan di wilayah Jatim.

PT PNM dan kepolisian duduk bersama guna mensosialisasikan nota kesepahaman di Vasa Hotel Surabaya, Jumat (10/8/2018). Perwakilan dari 13 kantor cabang PT PNM di wilayah Jatim dan polisi ikut ambil bagian. Perwakilan polisi

Tiga belas kantor cabang PT PNM itu terdiri dari Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Jember, Lamongan, Malang, Madiun, Mojokerto, Pacitan, Probolinggo, Tulungagung, dan Surabaya.

Brigjen Pol Agung M, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri menjelaskan, penandatanganan MoU sudah dilakukan di Jakarta belum lama. Kini turun ke Jatim guna melakukan sosialisasi, penguatan pemahaman penegakkan hukum serta jaminan kemanan atas aktivitas usaha yang dilakukan.

"Di pusat (Jakarta) sudah bertemu, sekarang ditindaklanjuti di daerah. Saya berharap Polres dan PNM di daerah sinergi erat dan saling kenal," sebut Agung M saat ditemui usai pembetian materi sosialisasi di Vasa Hotel Surabaya, Jumat (10/8/2018).

Agung berharap, masing-masing Kapolres dan Kepala Cabang PT PNM saling kenal dan bekerja sama. Ini akan lebih memudahkan kordinasi dan komunikasi saat berada di lapangan.

"Kalau ada persoalan hukum atau gangguan kemanan, silakan laporkan ke polisi saja. Kami akan menindaklanjuti, apalagi sudah ada MoU," terang Agung.

Agung menegaskan, Polri akan memberi pelayanan dan melindingi kemanan. Jila tidak melayani, maka Polri akan kena UU pelayanan publik.

"Pernah polisi digugat di NTT karena tidak memberi layanan keada masyarakat secara baik. Kami akhirnya juga mengikuti proses hukum hingga sidang ke pengadilan. Hati-hati polisi di Polsek dan Polres tak layani publik, akan kena UU pelayanan publik," ingat Agung.

Executive Vice President PT PNM, Kindaris menuturkan, kerjasama dengan Polri ini diharapkan bisa memperkuat dsn membuat nyaman kinerja di masing-masing kantor cabang.

"Kami memiliki 2.400 kantor layanan di daerah. Dalam operasionalnya, kadang sering ada ada masalah hukum, setelah kerjasama ini makin baik, terang Kindaris.

Kindaris mengungkapkan, persoalan dan gangguan kemanan harus diminamilisir. Lantaran mobilitas kinerja di daerah cukup tinggi.

"Gangguan kemanan selalu ada, termasuk di Jatim. Mudah-mudahan dengan menggendeng Polri, maka makin baik," cetus Kindaris.

Penulis: Fatkhul Alami
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help