Berita Mojokerto

Para Kiai Bikin Gerakan Kiai Kampung Nusantara di Mojokerto. Begini Isi Pernyataan Sikapnya

Pengasuh Ponpes Darus Saadah Nginden Surabaya, KH Abdul Tawwab, membacakan pernyataan sikap mewakili gerakan Kiai Kampung Nusantara

Para Kiai Bikin Gerakan Kiai Kampung Nusantara di Mojokerto. Begini Isi Pernyataan Sikapnya
surya/mohammad romadoni
Pengasuh pondok pesantren Darus Saadah Nginden Surabaya, Kh Abdul Tawwab ketika membacakan pernyataan sikap terhadap dinamika politik jelang Pilpres dalam gerakan Kiai Kampung Nusantara di Yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa, Glatik Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/7/2018). 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Para kiai Jati dari puluhan pondok pesantren (ponpes) menyatakan sikap terkait dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan Calon anggota Legislatif (Pileg) pada 2019 mendatang.

Mereka menyampaikan pernyataan sikapnya bersama dalam gerakan Kiai Kampung Nusantara yang berlangsung di Yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa, Glatik Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Rabu (8/7/2018).

Dalam pernyataan tersebut dihadiri oleh sejumlah kiai ponpes dan alim ulama di seluruh Jawa Timur, meliputi 21 pengasuh pondok pesantren dari Jombang, Mojokerto, Kediri, Sumenep, Sampang, Jember, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Tuban.

Pengasuh Ponpes Darus Saadah Nginden Surabaya, KH Abdul Tawwab, membacakan pernyataan sikap mewakili gerakan Kiai Kampung Nusantara mengenai dinamika politik isu menjelang Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Tawwab mengatakan dinamika politik apalagi menjelang pemilihan kepala negara baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mempengaruhi perilaku politik struktural kepengurusan 'Jam'iyyah Nahdlatul Ulama' di berbagai tempat dan tingkatan yang juga pada akhirnya akan berimbas pada Nahdliyin-Nahdliyat.

Karena itulah, sebagai bagian warga bangsa maka bersama ini pihaknya menyatakan sikapnya.

Ada tujuh poin pernyataan sikap Kiai Kampung Nusantara meliputi:

1. Bahwa sesuai tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama' yang dipelopori oleh Hadratussyaikh KH. Hasjim Asj'ari dan Ulama'-Uiama terdahulu hakekatnya adalah sebagai Jam'iyyah Diniyah Ijtima'iyah (Organisasi sosial Keagamaan) yang konsen menjaga ajaran Islam Ahlussunnah WaI-Jama’ah An-Nahdliyah di Indonesia sekaligus merawat semangat ke Indonesia-an.

2. Bahwa secara intitusional Jam'iyyah Nahdlatul Ulama' bukan partai politik, sehingga tidak patutlah apabila struktural Nahdlatul Ulama' di semua tingkatan menjadi corong dari partai politik manapun dalam meraih kepentingan kelompok yang bersifat sesaat, karena Nahdlatul Ulama' secara institusi seharusnya lebih mengutamakan peran sebagai penjaga dinamisasi politik kebangsaan (bukan partisan).

3. Bahwa seyogyanya struktural kepengurusan NU di semua tingkatan berperilaku arif dan bijaksana dalam merespon dinamika politik yang terjadi di internal warga NU dan masyarakat dengan mengedepankan semangat adil, tawassuth, tasammuh, i’tidal sejalan dengan Mabadi’ Khoiru Ummah yang menjadi pedoman warga Nahdlatul Ulama’.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved