Berita Mojokerto

Terkait Pemohonan Warga Adat Sendi, Pemkab Mojokerto hanya akan Kaji tentang Pengakuan Hukum Adat 

Warga terus mendesak Pemkab dan dewan DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan pengesahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sendi.

Terkait Pemohonan Warga Adat Sendi, Pemkab Mojokerto hanya akan Kaji tentang Pengakuan Hukum Adat 
surya/mohammad romadoni
AKSI DAMAI - Masyarakat Desa adat Sendi menyampaikan aspirasi di depan Pendopo Pemkab dan kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera mengakui desa hukum adat Sendi. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Warga terus mendesak Pemkab dan dewan DPRD Kabupaten Mojokerto  secepatnya memberikan perlindungan dan pengesahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sendi.

Sucipto, Pejabat Sementara Kepala Desa adat Sendi sesuai SK Bupati mengatakan bersama masyarakat Desa Adat Sendi akan terus mengawal keputusan pemerintah daerah terkait tuntutannya meminta pengakuan hukum adat Sendi.

Sebelumnya, pihaknya telah menyerahkan dua peti pusaka berisikan dokumen surat permohonan dan sejumlah berkas yang mengidentifikasi terkait keberadaan masyarakat adat Sendi.

"Kami akan silaturrahmi langsung ke rumah anggota dewan yang kemarin bersedia menerima kami di gedung DPRD, (Ibu Puji Lestari-PDIP dan Bapak Budi Mulyo-Gerindra)," ucapnya kepada Surya.co.id, Kamis (2/8/2018).

Dia menjelaskan pihaknya mempertanyakan tuntutannya mengenai proses pengkajian tentang adanya payung hukum seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Perda yang kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Sendi serta mengakui eksistensi mereka.

"Kami akan mendatanginya untuk lebih detail menyepakati langkah-langkah rill guna percepatan proses penerbitan produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sendi," ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Mojokerto, Ardi Sepdianto menuturkan pihaknya telah menyampaikan kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi perihal aspirasi dan keinginan tuntutan warga Desa Adat Sendi. Tidak serta merta secara tiba-tiba dapat mengesahkan suatu keputusan lantaran butuh proses untuk menindaklanjutinya.

"Mereka meminta pengakuan hukum adat Sendi yang memang sesuai Kemendragi Nomor 52 tahun 2014 (tentang tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat," jelasnya , Kamis (2/8/2018).

Menurut dia, untuk proses mengakui itu ada beberapa tahapan. Adapun tahapannya meliputi pembentukan tim yaitu yang pertama harus melakukan verifikasi terhadap apa yang diajukan tersebut. Tentunya verifikasi tidak bisa dilakukannya sendiri lantaran pastinya dibutuhkan tim untuk membantunya.

"Jadi timnya (Verifikasi) harus dibentuk dulu tingkat Kabupaten," ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help