Berita Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi Tegur 34 Rumah Makan yang Tak Pasang Alat Monitor Pajak‎

Pemkab Banyuwangi terus menggenjot penggunaan alat monitor pajak di rumah makan-rumah makan. Puluhan rumah makan pun ditegur

Pemkab Banyuwangi Tegur 34 Rumah Makan yang Tak Pasang Alat Monitor Pajak‎
surabaya.tribunnews.com/haorrahman
Petugas memasang striker tanda peringatan pada rumah makan yang tidak memasang e-tax. 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi mengintensifkan penggunaan alat pemantau pajak online (e-tax), di rumah makan dan restoran. Tim gabungan pemkab mendatangi 34 restoran di kawasan perkotaan yang tidak patuh memasang e-tax, Kamis (2/8).

Restoran mereka dipasang stiker peringatan dan diberi surat teguran.

Tim gabungan tersebut terdiri dari Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tim mendatangi 34 rumah makan yang ramai pengunjung namun diduga belum jujur membayarkan pajak restorannya.

Kepala Satpol PP Banyuwangi, Edi Supriyono bahwa tindakan ini sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah (perda) No.2 tahun 2011 Juncto Perda No 16 tahun 2017, dan Peraturan Bupati (perbup) No 62 tahun 2017, tentang pajak daerah, setiap nominal transaksi di rumah makan dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar sepuluh persen yang dititipkan "konsumen" kepada rumah makan.

Saat tiba di sana, tim langsung menyerahkan surat teguran dan melakukan pemasangan stiker.

“Hari ini kami kirim surat teguran (ST) pertama kepada rumah makan yang belum memasang e-tax. Ini sebagai tindak lanjut dari surat peringatan dari Disbudpar kepada rumah makan yang belum taat melaksanakan perda tersebut,” kata Edi.

Dalam operasi tersebut, tim langsung memasang stiker di ke-34 rumah makan tersebut. Tim juga menyerahkan surat teguran tentang peringatan untuk segera memasang alat printer thermal (e-tax) di restoran tersebut.

“Memang tidak semuanya langsung menerima tindakan ini, ada yang keberatan. Tapi peraturan tetap harus ditegakkan. Sempat ada debat, namun akhirnya pemilik legowo rumah makannnya dipasangi stiker dan mau menerima surat teguran dari petugas," kata Edi.

Menurut Edi, surat teguran pertama tersebut berlaku selama tujuh hari. Apabila hingga deadline pihak pengelola atau pemilik tidak memberikan respons, maka pihaknya akan melayangkan surat peringatan kedua.
Surat teguran kedua, imbuhnya, berlaku selama tiga hari. Jika tetap tidak digubris, Satpol PP akan melayangkan surat peringatan ketiga yang juga berlaku selama tiga hari.

"Kalau ternyata tidak ada respons, maka kami akan melakukan penutupan restoran atau rumah makan tersebut,” tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved