Single Focus

JPN Undang Warga Rusun guna Kumpulkan Bahan Rekomendasi kepada Pemkot Surabaya

Permasalahan tunggakan sewa dari warga Rusun Urip Sumoharjo membuat Pemkot Surabaya minta bantuan Kejari Surabaya.

JPN Undang Warga Rusun guna Kumpulkan Bahan Rekomendasi kepada Pemkot Surabaya
SURYAOnline/ahmad zaimul haq
POLEMIK - Suasana rumah susun (rusun) Urip Sumoharjo, Jumat (27/7/2018). Warga penghuni rusun Urip Sumoharjo menolak besaran retribusi sewa rusunawa berdasarkan Perda tersebut Rp 104.000 per bulan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Permasalahan tunggakan sewa dari warga Rusun Urip Sumoharjo membuat Pemkot Surabaya minta bantuan Kejari Surabaya. Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Surabaya pun mengundang warga rusun guna pengumpulan bukti, agar didapat solusi untuk ditindaklanjuti pemkot.

Plh Kasi Datun Kejari Surabaya, Sidharta Praditya menjelaskan, permasalahan tunggakan retribusi di rusun ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Mungkin karena tak ada penyelesaian, Wali Kota Surabaya mengirim surat kuasa ke Kejari Surabaya pada Desember 2017.

Surat Walikota ini ditindaklanjuti surat kuasa substitusi oleh JPN, terkait penyelesaian permasalahan permohonan keringanan retribusi dari rusun pada 25 Januari 2018.

“Ada lima JPN yang bertugas menyelesaikan masalah ini,” katanya, Senin (30/7/2018).

Tindak lanjut JPN sebagai mediator pemkot ini adalah mengundang perwakilan RT dan RW rusun serta perwakilan warga rusun pada Maret dan Mei di Kejari Surabaya.

Selain meminta data warga, JPN juga minta perwakilan warga itu memberitahu agar warga membayar tunggakan.

“Total ada 119 warga yang ada di blok A,B, dan C. Mereka diberitahu agar segera membayar tunggakan,” ujarnya.

Permasalahan belum tuntas, sehingga JPN kembali mengundang semua warga per blok di Pemkot Surabaya pada 26 Juli kemarin. Saat itu, warga yang diundang 39 orang dari blok A rusun.

Dari undangan ini, JPN memahami keinginan warga sekaligus pemberitahuan membayar tunggakan.

“Kami bisa merekam data warga dan apa yang diminta,” katanya.

Rekam data itu diketahui, dimana hampir semua warga meminta retribusi lama dihapus, karena tak ada pemberitahuan.

Sedangkan untuk pengenaan tarif baru dengan dasar Perda 2/2013 dan jauh lebih tinggi dari tarif lama, sebagian warga mau membayar tapi tak sesuai perda.

“Warga ada yang hanya sanggup separuh dari tarif baru. Ini karena kemampuan finansial berbeda,” urainya.

Setelah ini, JPN bakal mengundang warga di dua blok lain pada Agustus. Dari rekam data ini, JPN nantinya bisa membuat analisis rekomendasi kepada pemkot terkait solusi. Semua analisis akan diberikan ke pemkot, agar segera ditindaklanjuti.

“Analisis ini akan kami sampaikan secepatnya,” pungkasnya. 

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help