Single Focus

Dilaporkan ke Kejaksaan, Warga Rusun Urip Sumoharjo Kompak Tak Bayar

Anehnya, sejak diberlakukan Perda tata kelola Rusunawa di Surabaya ini, semua warga Rusunawa Urip sekitar 200 KK kompak tidak membayar retribusi itu.

Dilaporkan ke Kejaksaan, Warga Rusun Urip Sumoharjo Kompak Tak Bayar
SURYAOnline/ahmad zaimul haq
POLEMIK - Suasana rumah susun (rusun) Urip Sumoharjo, Jumat (27/7/2018). Warga penghuni rusun Urip Sumoharjo menolak besaran retribusi sewa rusunawa berdasarkan Perda tersebut Rp 104.000 per bulan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sejak Juli lalu, Kejaksaan Negeri Surabaya memanggil semua ketua RW di lingkungan Rusunawa Urip Sumoharjo. Pemanggilan ini lantaran warga tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi.

Pemkot, melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, menggunakan caranya meminta semua pengujung rusun membayar tunggakan sewa. Sebagaimana Perda 13/2010, mereka wajib membayar retribusi izin tinggal di Rusunawa Urip. 

Anehnya, sejak diberlakukan Perda tata kelola Rusunawa di Surabaya ini, semua warga Rusunawa Urip sekitar 200 KK kompak tidak membayar retribusi itu. Rata-rata, tunggakan warga rusun Rp 12 juta.

"Kami tidak tahu kenapa demikian. Karena kami harus mempertanggungjawabkan reribusi izin tinggal di rusun. Sebab ada persoalan perdata (piutang) sehingga kami melibatkan kejaksaan," kata Kepala Dinas Pengleolaan Bangunan dan Tanah, Ekawati Rahayu.

Yayuk, panggilan Ekawati Rahayu menyatakan, hanya penghuni Rusun Urip yang enggan memenuhi kewajiban membayar retribusi. Setiap penghuni Rusunawa yang dikelola pemkot wajib membayar retribusi Rp 110.000 per bulan. 

Empat tahun penghuni Rusun Urip kompak tidak bayar retribusi. Mereka berdalih tidak tahu pemberlakuan tarif sesuai Perda 13.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help