Berita Situbondo

Anggaran Pemusnahan Obat Kadaluarsa Terus Naik, DPRD Situbondo Sidak RSUD Abdoer Rachem

sidak ini merupakan tindak lanjut laporan APBD 2017 terkait pemusnahan obat RSUD Abdoer Rachem Situbondo

Anggaran Pemusnahan Obat Kadaluarsa Terus Naik, DPRD Situbondo Sidak RSUD Abdoer Rachem
surya/izi hartono
Anggota DPRD Situbondo setelah melakukan klarifikasi dengan direktur dan pejabat RSUD Abdoer Rachem Situbondo. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Situbondo.

Sidak para wakil rakyat yang diawali dari RSUD Abdoer Rachem Situbondo tersebut, terkait obat obatan kadaluarsa yang dimusnakan oleh pihak rumah sakit berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bupati Situbondo tahun anggaran 2017.

Ketua Banggar DPRD Situbondo, Nizar, mengatakan sidak ini merupakan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban bupati APBD 2017. Salah satunya, pemusnahan obat-obatan yang dilakukan RSUD Abdoer Rachem.

"Waktu pembahasan di Jember, Direktur RSUD Abdoer Rachem tidak diundang sehingga kami langsung mengklarifkasi dan meminta penjelasan dari pihak rumah sakit karena setiap tahunnya naik," ujar Nizar kepada Surya usai melakukan pertemuan dengan Direktur dan sejumlah staf di RSUD Abdoer Rachem Situbondo, Rabu (25/07/2018).

Menurut Nizar, obat-obatan kadaluarsa di 2016 yang dimusnahkan pada 2017, jumlah nominalnya sebesar Rp 35 juta rupiah.

Ia berharap agar tren obat obatan yang kadalursa dan dimusnahkan nominalnya tidak selalu naik.

"Itu kan uang masyarakat. Eman-eman kalau dibuang begitu saja," sambung politisi Hanura ini.

Sementara itu, Kepala TU RSUD Abdoer Rachem Situbondo, Hery Winarno, menyatakan pihaknya berharap setiap tahunya obat-obatan kadaluarsa yang dimusnahkan itu berkurang.

Dijelaskan, pihak rumah sakit selalu melaporkan obat-obatan yang kadaluarsa setiap tahun, namun untuk pemusnahannya tidak langsung dilakukan.

"Penggunaan obat-obatan itu tidak boleh lebih dari 1 persen dari total anggaran obat. Kalau lebih dari satu persen, maka perencanaannya perlu dievaluasi," tandas Hery.

Penulis: Izi Hartono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved