Berita Pasuruan

Meminimalisir Pernikahan Dini, Menteri PPPA akan Buat Aturan Usia Minimal Anak untuk Menikah

Menteri PPPA, Yohana Yembise, akan membuat peraturan tentang batas usia minimal untuk menikah.

Meminimalisir Pernikahan Dini, Menteri PPPA akan Buat Aturan Usia Minimal Anak untuk Menikah
surya/galih lintartika
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018 di Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin (23/7/2018). Yohana menegaskan akan membuat peraturan tentang batas usia minimal untuk menikah. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, akan membuat peraturan tentang batas usia minimal untuk menikah.

Yohana menyampaikan kebijakan itu dibuat dengan tujuan untuk mencegah pernikahan dini atau yang dimaksud dalam konteks ini adalah anak. Sejauh ini, lanjutnya, masih banyak anak-anak di bawah umur yang menikah.

"Akan kami launching dan gelorakan agar ini menjadi gerakan bersama untuk mencegah pernikahan anak. Harus ada aturan yang mengatur usia minimal anak itu menikah," kata Yohana saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018 di Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin (23/7/2018) yang juga dihadiri oleh ribuan anak dari seluruh penjuru Indonesia.

Saat ini, ia mengaku pihaknya sedang menggodok rancangan itu. Ia sudah melakukan diskusi publik dengan beberapa pihak, mulai dari LSM, akademisi, dan instansi terkait.

"Diskusi ini kami lakukan secara intensif untuk menentukan nantinya undang-undang mana yang akan kami gunakan sebagai acuan. Pandangan menikah di Indonesia ini diatur dalam dua undang-undang, yakni UU Pernikahan atau Perkawinan dan dua UU Anak," urainya.

Menurut dia, dua UU ini perlu disamakan dan ada harmonisasi. Penyebabnya, karena dua UU ini memiliki batas usia minimal yang berbeda.

"Di UU Perkawinan, anak boleh menikah minimal berusia 16 tahun atau bahkan di bawah 16 tahun asal ada persetujuan dari orangtua. Nah, di UU Perlindungan Anak, usia minimal menikah umur 18 tahun. Diskusi ini kami lakukan agar kami bisa tentukan undang - undang mana yang akan kami gunakan," paparnya.

Ia menyampaikan juga bahwa sejumlah akademisi sudah melakukan kajian. Ia menyebut para akademisi sudah melakukan upaya besar dengan kajiannya untuk menghentikan pernikahan anak khusus yang masih usia dini.

Dari data yang didapatkannya, ribuan pengantin yang masih berusia dini menikah di setiap tahunnya. Sulawesi Barat, menjadi provinsi tertinggi yang angka pernikahan dininya paling banyak.

"Makanya kami akan bergerak cepat. Kami sudah sampaikan ke beberapa kepala daerah agar semaksimal mungkin mencegah pernikahan dini. Jangan sampai terjadi. Nah, kami akan segera susun aturannya jadi ada aturan yang mengikat usia minimal untuk menikah. Yang menyalahi aturan akan dikenakan sanski kalau aturannya sudah jadi," tutupnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved