Berita Surabaya

Warga Rusun Urip Sumoharjo Dipanggili Jaksa, Tak Ajukan Keberatan Kenaikan Sewa Pemkot Anggap Setuju

Warga penghuni Rusunawa Urip Sumoharjo Kota Surabaya kini harus berurusan dengan pihak hukum.

Warga Rusun Urip Sumoharjo Dipanggili Jaksa, Tak Ajukan Keberatan Kenaikan Sewa Pemkot Anggap Setuju
surya/ahmad zaimul haq
Rusun Urip Sumoharjo di antara gedung tinggi difoto dari Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, Rabu (27/4/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Warga penghuni Rusunawa Urip Sumoharjo Kota Surabaya kini harus berurusan dengan pihak hukum. Usai Lebaran kemarin, mereka dipanggili Kejaksan Negeri (Kejari) Surabaya karena Nunggak tagihan uang sewa hingga bertahun-tahun. 

Tagihannya rata-rata hingga Rp 15 juta per penghuni rusun. Sejak penyesuaian harga sewa rusun sekiter 2010, setiap penghuni wajib menyesuaikan tarif baru. Namun, warga Rusunawa Urip Sumoharjo ini tidak taat aturan terkait sewa rusun. 

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota  Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, menuturkan bahwa saat ini warga Rusun Urip Sumoharjo bergantian dipanggil kejaksaan untuk menyelesaikan tagihan mereka. 

Warga tidak menaati aturan dan bertahun-tahun tidak membayar sewa rusun. Bahkan kebanyakan warga Rusun tidak membayar sama sekali hingga saat ini tagihan menumpuk. Per orang bisa belasan juta rupiah. Di rusun itu ada sekitar 200 KK.

 "Semula pemanggilan aparat ini saat puasa. Namun warga minta habis Lebaran akan penuhi panggilan Kejaksaan," kata Yayuk, panggilan Kepala Dinas Tanah, Minggu (22/7/2018).

 Satu per satu, warga penghuni rusun itu dipanggil untuk menuntaskan tanggungan mereka sebagai penyewa rusun dekat tengah kota ini. Tidak saja wajib melunasi tanggungan mereka di hadapan kejaksaan. 

 Namun, para penghuni rusun itu harus menyampaikan keterangan kenapa tidak membayar sejak 2010. Saat Perwali baru terkait kenaikan harga sewa rusun diberlakukan. Selain itu pengurus rusun juga harus mempetanggungjawabkan pengelolan uang sewa tersebut. 

 Saat ini, dikatakan Yayuk bahwa tim Kejaksaan juga akan menggali data akan praktik yang tidak benar atas tata kelola Rusunawa itu oleh oknum sehingga warga tidak membayar.

"Biar kejaksaan yang urus. Pemkot minta tolong kejaksaan untuk mengusutnya," kata Yayuk. 

Sejak sekitar 2007, diterbitkan aturan terkait tata kelola hingga harga sewa rusun. Harga sewa rusun ini naik dari Rp 60.000 menjadi Rp 120.000 per bulan. Kenaikan harga ini berlaku seterusnya.

Dalam setiap tiga tahun, para penghuni rusun didata masa tinggalnya. Mereka bisa mengajukan perpanjangan masa tinggal setiap tiga tahun seterusnya. Namun tak ada batas akhirnya. Kemudian harga sewa dilakukan penyesuaian atau kenaikan. 

Selain Rusunawa Urip, semua Rusunawa di Kota Surabaya juga mengalami kenaikan tarif. Namun di luar Rusun Urip ini rata-rata mengajukan keberatan kenaikan.

"Hanya Rusun Urip yang tidak mengajukan keberatan dan diam saja. Sehingga dianggap Rusun Urip setuju kenaikan," kata Yayuk. 

Namun, setelah Aturan Perwali berjalan, warga menolak. Bahkan mereka memilih tidak membayar sama sekali sewa rusun itu sejak 2010.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved